Palestina Ajukan Diri Bergabung ke Gugatan Genosida di ICJ

Suasana di Gaza, Palestina
Suasana di Gaza, Palestina

Palestina telah mengajukan diri untuk bergabung ke dalam gugatan genosida di Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel atas operasi militer di Gaza. Pengajuan itu ditandatangani oleh pejabat Kementerian Luar Negeri Palestina, Ammar Hijazi, dan menekankan bahwa operasi militer Israel bertujuan menghancurkan masyarakat serta infrastruktur Palestina.

Perlu dipahami dengan jernih: pengajuan Palestina ini adalah bagian dari proses hukum panjang yang sudah berjalan sejak akhir 2023, bukan perkara baru yang diputuskan dalam sepekan terakhir. Hingga November 2026, Mahkamah Internasional belum mengeluarkan putusan atas pokok perkara. Yang sudah ada adalah perintah-perintah sementara untuk melindungi warga Palestina serta tahapan panjang pembelaan tertulis yang jadwalnya membentang hingga 2029.

Suasana di Gaza, Palestina
Suasana di Gaza, Palestina. Foto: Pexels

Afrika Selatan mengajukan gugatan genosida di ICJ pada akhir Desember 2023. Pretoria menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida 1948 melalui kampanye militer di Jalur Gaza yang dilancarkan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Israel membantah tuduhan tersebut dan menyatakan operasinya menargetkan Hamas.

Apa Isi Pengajuan Palestina dalam Gugatan Genosida di ICJ

Dalam pengajuannya, Palestina meminta Mahkamah mengizinkannya ikut campur dalam perkara Afrika Selatan melawan Israel. Dokumen yang ditandatangani Ammar Hijazi itu menyoroti dampak parah operasi militer terhadap rumah sakit, masjid, gereja, dan infrastruktur penting lainnya di Gaza. Palestina berargumen bahwa sebagai pihak yang paling terdampak, suaranya perlu didengar langsung oleh Mahkamah.

Pengajuan semacam ini dikenal sebagai deklarasi intervensi. Negara yang mengajukan intervensi tidak menjadi penggugat utama, tetapi menyampaikan pandangannya mengenai penafsiran Konvensi Genosida. Hingga Maret 2026, sudah ada 18 negara yang mengajukan deklarasi untuk ikut serta dalam perkara ini, termasuk Kolombia, Libya, Meksiko, Spanyol, Turki, Cile, Maladewa, Bolivia, Irlandia, Kuba, Belize, Brasil, Komoro, Belgia, Paraguay, serta Islandia dan Belanda yang bergabung pada Maret 2026.

Baca Juga: Indonesia dan 17 Negara Kecam Serangan ke RS Nasser Gaza

Pada Januari 2024, ICJ mengeluarkan perintah sementara yang menyatakan bahwa hak-hak Palestina berdasarkan Konvensi Genosida tampak masuk akal untuk dilindungi, dan memerintahkan Israel mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan yang dilarang konvensi serta memastikan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Mahkamah kemudian mengeluarkan dua perintah sementara tambahan. Namun, penting dicatat bahwa perintah sementara bukanlah putusan bahwa genosida telah terjadi.

Perkembangan Terbaru Perkara hingga November 2026

Perkara ini bergerak lambat, sebagaimana lazimnya proses di Mahkamah Internasional. Afrika Selatan telah menyerahkan argumen tertulis utamanya pada 2024. Setelah perpanjangan waktu, Israel menyerahkan kontra-memorandum pada 12 Maret 2026, termasuk keberatan atas yurisdiksi Mahkamah dan keberterimaan perkara.

Pada 25 Agustus 2026, Afrika Selatan menyerahkan dokumen tambahan yang menuduh Israel gagal mematuhi tiga perintah sementara Mahkamah. Kemudian, pada 21 Mei 2026, Mahkamah menetapkan putaran kedua pembelaan tertulis: Afrika Selatan diberi waktu hingga 22 November 2027 untuk menyerahkan balasan, dan Israel hingga 22 Mei 2029 untuk menyerahkan sanggahan. Sidang lisan dan putusan atas pokok perkara baru akan digelar setelah itu.

Pada 11 November 2026, mantan Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Naledi Pandor, mendesak ICJ segera menggelar sidang terbuka atas pokok perkara genosida Gaza dan memperkuat perintah sementara perlindungan bagi warga Palestina. Pandor adalah menteri luar negeri yang mengajukan gugatan ini pada Desember 2023, saat ia masih menjabat. Ia juga mengungkap pernah menerima pengawalan keamanan tambahan karena tekanan yang dihadapinya sejak mengajukan perkara tersebut.

Konteks yang Lebih Luas: Gencatan Senjata dan Temuan PBB

Di luar ruang sidang Den Haag, situasi di Gaza tetap menjadi perhatian dunia. Gencatan senjata berlaku sejak 10 Oktober 2025, tetapi otoritas kesehatan Gaza mencatat korban tewas sudah mencapai sekitar 74.500 jiwa sejak Oktober 2023. Pada September 2025, Komisi Penyelidik PBB menyimpulkan bahwa Israel bertanggung jawab atas genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Israel menolak temuan komisi tersebut dan menyebutnya bias. Komisi itu adalah badan penyelidik Dewan Hak Asasi Manusia PBB, bukan pengadilan, sehingga temuannya tidak mengikat ICJ.

Pada September 2026, Kolombia menarik deklarasi intervensinya. Sementara itu, Amerika Serikat disebut telah ikut campur untuk membela Israel dalam perkara ini. Dinamika ini menunjukkan betapa perkara genosida Gaza telah menjadi ajang pertarungan hukum dan diplomatik global yang melibatkan banyak negara.

Bacaan Islam: Keadilan, Amanah, dan Ukhuwah

Bagi seorang Muslim, perjuangan hukum Palestina di ICJ adalah wujud dari perintah menegakkan keadilan. Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 135 agar orang-orang beriman menjadi penegak keadilan karena Allah, meski kesaksian itu merugikan diri sendiri, ibu bapak, atau kaum kerabat. Keadilan tidak mengenal keberpihakan pada yang kuat, melainkan pada kebenaran.

Prinsip amanah juga berlaku bagi negara-negara yang mengajukan intervensi. Mereka memikul amanah untuk bersuara bagi mereka yang tidak mampu bersuara sendiri. Ketika Palestina mengajukan diri ke ICJ, itu adalah upaya damai melalui jalur hukum, bukan melalui kekerasan. Islam mengajarkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan jalur hukum yang sah, dan langkah Palestina ini sejalan dengan ajaran tersebut.

Ukhuwah atau persaudaraan sesama Muslim juga menuntut solidaritas yang nyata. Solidaritas itu tidak selalu berarti bantuan materi semata, tetapi juga dukungan diplomatik, dukungan hukum, dan doa yang tidak putus. Delapan belas negara yang ikut campur dalam perkara ini menunjukkan bahwa solidaritas internasional terhadap Palestina masih hidup, meski proses hukumnya berjalan lambat.

Namun, umat juga perlu bersikap jernih. Putusan ICJ atas pokok perkara masih bertahun-tahun lagi. Tidak ada jalan pintas menuju keadilan dalam perkara sebesar ini. Yang bisa dilakukan adalah terus mengikuti perkembangan perkara, mendukung upaya hukum yang sah, serta menjaga agar isu Palestina tidak tenggelam oleh hiruk-pikuk berita lainnya.

Perjuangan hukum Palestina di ICJ adalah maraton, bukan sprint. Setiap dokumen yang diserahkan, setiap negara yang bergabung, dan setiap desakan untuk sidang terbuka adalah langkah kecil menuju keadilan yang lebih besar. Bagi umat Islam, tugasnya adalah tetap peduli, tetap berdoa, dan tetap bersuara dengan cara yang benar.

Sumber:
Reuters melalui Saudi Press – State of Palestine Seeks to Join UN Court Case Accusing Israel of Genocide. https://saudipress.com/state-of-palestine-seeks-to-join-un-court-case-accusing-israel-of-genocide
GlobalSecurity.org – Iceland, Netherlands join South Africa’s ICJ case against Israeli genocide in Gaza, 13 Maret 2026. https://www.globalsecurity.org/military/library/news/2026/03/mil-260313-presstv04.htm
MediaJury – Is Israel committing genocide in Gaza? What the ICJ has and has not decided. https://www.mediajury.org/topics/is-israel-committing-genocide-in-gaza-what-the-icj-has-and-has-not-decided
EuropeSays – Former South African foreign minister urges public ICJ hearing on Gaza genocide case, 11 November 2026. https://www.europesays.com/africa/518034/

Pos terkait