Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memegang peran besar dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam. Kebijakan Pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi juga dibahas, disetujui, dan diawasi oleh DPR. Artikel ini menjelaskan apa yang perlu diketahui umat tentang cara kerja DPR dalam kebijakan pendidikan Islam, dari sorotan terbaru hingga aturan yang berlaku.
DPR RI saat ini beranggotakan 580 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun dari 84 daerah pemilihan. DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi atau membentuk undang-undang bersama presiden, anggaran atau membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Ketiga fungsi inilah yang membuat keputusan DPR berpengaruh langsung pada madrasah, pesantren, dan pendidikan agama Islam di sekolah.
Kebijakan Pendidikan Islam: Sorotan DPR atas Revitalisasi Sekolah
Sorotan terbaru datang pada 14 November 2026, ketika Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong pemerintah membenahi mekanisme pendataan dan penjaringan sekolah penerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sebelum tahun anggaran 2027 dimulai. Dorongan itu disampaikan menyusul kondisi dua sekolah: SD Negeri Cioray di Kabupaten Tasikmalaya, yang satu ruang kelasnya ambruk pada akhir Oktober 2026 sehingga siswanya belajar di tenda darurat, serta SMK Negeri 36 Jakarta, yang siswanya hampir dua tahun menumpang di gedung SD lain.
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Pada 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi terhadap 80.744 satuan pendidikan pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA melalui skema swakelola, dan 100.000 pada 2027, dengan target tuntas paling lambat 2029. Menurut Cucun, anggarannya ada dan payung hukumnya ada, tetapi mekanisme penjaringannya perlu diperbaiki.
Untuk tahun anggaran 2027, DPR mendorong empat langkah: memperbarui basis data kondisi ruang kelas melalui verifikasi langsung ke lapangan, menyediakan jalur pengusulan darurat bagi sekolah yang ruang kelasnya telah ambruk atau mengancam keselamatan, memperkuat pendampingan teknis dan audit mutu bagi sekolah yang membangun melalui skema swakelola, serta menyiapkan skema belajar sementara yang layak. DPR akan mengawal target itu melalui rapat di Komisi X dan Komisi VIII bersama pemerintah.
Tiga Fungsi DPR dalam Kebijakan Pendidikan
Fungsi pertama adalah legislasi. DPR bersama presiden membentuk undang-undang yang menjadi dasar kebijakan pendidikan, termasuk undang-undang yang mengatur pendidikan Islam. Fungsi kedua adalah anggaran. DPR membahas dan memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang APBN yang diajukan presiden, sehingga dana untuk sekolah, madrasah, dan pesantren ikut ditentukan di sini. Fungsi ketiga adalah pengawasan. DPR mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN, termasuk memastikan program seperti revitalisasi sekolah benar-benar sampai kepada sekolah yang paling membutuhkan.
Baca Juga: SSCASN Trending: CPNS 2026 Direncanakan Dibuka November, Ini yang Sudah Pasti
Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional
Pendidikan Islam di Indonesia terdiri atas madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama dan pesantren yang memiliki kekhasan tersendiri. Pengakuan negara terhadap pesantren ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang disahkan pada 24 September 2019. Undang-undang yang terdiri atas 55 pasal ini mengakui pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, dengan tiga fungsi utama, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi kemasyarakatan Islam, dan masyarakat. Selain pesantren, undang-undang ini juga mencakup dayah, surau, dan meunasah. Pendidikan di pesantren berbasis kitab kuning dengan pola muallimin, dalam jalur formal maupun nonformal. Lulusan pendidikan formal pesantren diakui dan berhak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendanaan pesantren juga diatur, termasuk kemungkinan dana abadi pesantren.
Baca Juga: Kebijakan Zakat dan Wakaf: Peran Negara dalam Pemberdayaan Umat
Keadilan, Amanah, dan Maslahat dalam Kebijakan Pendidikan
Dari sudut pandang Islam, kebijakan pendidikan dinilai dari tiga prinsip: keadilan, amanah, dan maslahat. Keadilan berarti anggaran dan akses pendidikan harus menjangkau semua anak, termasuk mereka yang bersekolah di daerah terpencil dan di madrasah serta pesantren. Amanah berarti dana dan kewenangan yang dipercayakan kepada pejabat dan pengelola pendidikan harus dijalankan dengan jujur dan tepat sasaran. Maslahat berarti kebijakan harus membawa kemanfaatan nyata bagi umat. Allah berfirman dalam QS An-Nisa ayat 58:
ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا
Innallaha ya’murukum an tu’addul amanati ila ahliha, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil ‘adl, innallaha ni’imma ya’idhukum bih, innallaha kana sami’am bashira
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS An-Nisa: 58)
Apa yang Perlu Diketahui Umat?
Bagi umat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pahami bahwa kebijakan pendidikan Islam dipengaruhi oleh tiga jalur: undang-undang yang dibentuk DPR, anggaran yang disetujui DPR, dan pelaksanaan oleh pemerintah. Kedua, pantau kabar kebijakan dari sumber resmi seperti situs DPR dan Kementerian Agama, bukan dari kabar yang tidak jelas sumbernya. Ketiga, sampaikan aspirasi melalui wakil rakyat di daerah pemilihan masing-masing, karena itu kewajiban anggota DPR.
DPR dan kebijakan pendidikan Islam adalah urusan yang menyangkut masa depan anak-anak umat. Dengan memahami cara kerja DPR dan prinsip keadilan, amanah, dan maslahat, umat dapat mengikuti kebijakan dengan jernih.
Sumber
DPR RI — Benahi Mekanisme Penjaringan Revitalisasi Sekolah Sebelum Tahun Anggaran 2027 Berjalan — https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Benahi-Mekanisme-Penjaringan-Revitalisasi-Sekolah-Sebelum-Tahun-Anggaran-2027-Berjalan-70606 (14 November 2026)
Wikipedia bahasa Indonesia — Undang-Undang Pesantren — https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pesantren (diakses 15 November 2026)
Wikipedia bahasa Indonesia — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia — https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia (diakses 15 November 2026)
Quran NU Online — Surat An-Nisa Ayat 58 — https://quran.nu.or.id/an-nisa/58 (diakses 15 November 2026)
