Bukti Potong PPh 21: Cara Membaca dan Melaporkannya di SPT Tahunan

Bukti Potong PPh 21: Cara Membaca dan Melaporkannya di SPT Tahunan

Setiap tahun, karyawan menerima selembar dokumen dari perusahaan tempatnya bekerja: bukti potong PPh 21. Banyak yang menyimpannya begitu saja tanpa membaca isinya, padahal dokumen inilah yang menentukan benar atau tidaknya laporan pajak tahunan. Memahami cara membacanya membantu karyawan memastikan potongan pajak sudah benar dan SPT Tahunan terisi dengan angka yang tepat.

Bukti potong PPh 21 adalah dokumen yang diterbitkan pemberi kerja sebagai bukti bahwa pajak penghasilan Pasal 21 sudah dipotong dari penghasilan karyawan. Pemotongan ini merupakan kewajiban pihak yang membayarkan penghasilan, yaitu pemberi kerja, instansi pemerintah, atau penyelenggara kegiatan. Bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, bukti potongnya bernama Formulir 1721-A1. Sementara bagi pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri, serta pejabat negara, digunakan Formulir 1721-A2. Sejak 2024, Direktorat Jenderal Pajak juga mengatur bukti potong bulanan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 yang terbit pada 19 Januari 2024 dan berlaku sejak masa pajak Januari 2024, menggantikan PER-14/PJ/2013. Aturan ini memindahkan pembuatan dan pelaporan bukti potong ke aplikasi berbasis web e-Bupot 21/26, sehingga pemberi kerja tidak lagi harus datang ke kantor pajak untuk melapor.

Bacaan Lainnya
Kalkulator dan catatan “Tax Season”. (Foto: Tara Winstead via Pexels)

Isi Bukti Potong PPh 21 dan Cara Membacanya

Bagian pertama berisi identitas penerima: nama, NPWP, dan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), misalnya TK/0 untuk tidak kawin tanpa tanggungan atau K/1 untuk kawin dengan satu tanggungan. Bagian berikutnya memuat penghasilan bruto selama satu tahun pajak, yaitu seluruh gaji, tunjangan, uang lembur, bonus, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain yang sehubungan dengan pekerjaan. Setelah itu tercantum pengurang, antara lain biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayarkan karyawan. Penghasilan bruto dikurangi pengurang menghasilkan penghasilan neto, lalu dikurangi PTKP sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dari PKP inilah dihitung PPh 21 terutang dengan tarif progresif Pasal 17, lalu dibandingkan dengan PPh 21 yang sudah dipotong setiap bulan sepanjang tahun.

Perlu dipahami bahwa pemotongan bulanan dan penghitungan tahunan memakai cara yang berbeda. Sejak 1 Januari 2024, pemotongan bulanan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER), yaitu penghasilan bruto dikalikan tarif efektif bulanan yang sudah mempertimbangkan biaya jabatan, iuran pensiun, dan status PTKP. Sementara itu, penghitungan setahun penuh memakai tarif progresif Pasal 17, mulai dari 5 persen hingga 35 persen. Pada masa pajak terakhir, biasanya Desember, perusahaan menghitung kembali PPh 21 setahun penuh, lalu selisih antara PPh terutang setahun dan yang sudah dipotong Januari sampai November menjadi potongan bulan Desember.

Baca Juga: Pajak PPh 21: Pengertian dan Cara Menghitung

Contoh Penghitungan di Balik Angka Bukti Potong

Supaya mudah membayangkan, berikut contoh penghitungan dari Direktorat Jenderal Pajak. Dimas adalah karyawan dengan status TK/0 dan gaji Rp6.000.000 per bulan. Biaya jabatan sebesar 5 persen dari gaji, yaitu Rp300.000, dan iuran pensiun 1 persen, yaitu Rp60.000, dikurangkan dari gaji sehingga penghasilan bersihnya Rp5.640.000 per bulan atau Rp67.680.000 setahun. Setelah dikurangi PTKP TK/0 sebesar Rp54.000.000, diperoleh PKP Rp13.680.000. PPh terutang dihitung 5 persen dari PKP, yaitu Rp684.000 setahun atau Rp57.000 per bulan. Angka-angka seperti inilah yang tercantum di bukti potong: penghasilan bruto, pengurang, PTKP, PKP, dan PPh 21 terutang. Besaran PTKP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, mulai dari Rp54.000.000 per tahun untuk TK/0 sampai Rp72.000.000 untuk K/3, dengan tambahan Rp4.500.000 untuk status kawin dan untuk setiap tanggungan, maksimal tiga orang.

Bukti Potong PPh 21 untuk Lapor SPT Tahunan

Bukti potong menjadi pegangan utama saat mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, yang dilaporkan setiap tahun pada Januari sampai akhir Maret. PPh 21 yang tercantum di bukti potong berfungsi sebagai kredit pajak, yaitu pajak yang sudah dibayar melalui pemotongan dan mengurangi pajak yang masih harus dibayar. Untuk tahun pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau instansi pemerintah pengguna Aplikasi Gaji Web menerbitkan bukti potong melalui Coretax DJP: Formulir BPA1 untuk pegawai tetap dan pensiunan, serta BPA2 untuk PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara, untuk Masa Desember 2025. Jika BPA1 atau BPA2 diterbitkan lewat Coretax DJP, data pemotongan dan dokumen PDF-nya otomatis dapat diakses karyawan di akun Coretax masing-masing dan terisi otomatis dalam SPT Tahunan. Jika instansi masih mengalami kendala teknis, karyawan dapat memakai Form 1721 A1 atau A2 dari Aplikasi Gaji Web dengan mengisi manual nilainya, lalu melakukan pembetulan SPT jika BPA1 atau BPA2 akhirnya terbit di Coretax.

Baca Juga: Pajak Penghasilan (PPh): Jenis, Tarif, dan Cara Lapor yang Benar

Jika Bukti Potong Salah atau Tidak Diterima

Sebelum memakai bukti potong untuk lapor SPT, periksa dulu datanya. Cocokkan nama dan NPWP dengan kartu identitas, pastikan status PTKP sesuai kondisi keluarga, dan bandingkan angka penghasilan bruto dengan slip gaji sepanjang tahun. Jika ada yang tidak cocok, mintalah perbaikan kepada pemberi kerja, karena hanya pemotong pajak yang dapat menerbitkan ulang bukti potong. Jangan melaporkan SPT dengan angka yang diketahui salah, sebab kekeliruan itu dapat menimbulkan masalah saat pemeriksaan. Jika pemberi kerja tidak memberikan bukti potong, karyawan dapat menanyakannya ke bagian kepegawaian atau menghubungi layanan Kring Pajak 1500200 untuk meminta arahan.

Bukti potong PPh 21 bukan sekadar kertas arsip. Dokumen ini merangkum penghasilan setahun, pengurang, PTKP, dan pajak yang sudah dipotong, sekaligus menjadi dasar pengisian SPT Tahunan. Dengan membacanya secara teliti, karyawan dapat memastikan kewajiban pajaknya terpenuhi dengan angka yang benar.

Sumber:
Direktorat Jenderal Pajak – Pemerintah Sederhanakan Pembuatan dan Pelaporan Bukti Potong PPh – https://www.pajak.go.id/index.php/id/siaran-pers/pemerintah-sederhanakan-pembuatan-dan-pelaporan-bukti-potong-pph (13 Februari 2024)
Direktorat Jenderal Pajak – Imbauan Penerbitan Bukti Potong Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui Coretax DJP – https://www.pajak.go.id/index.php/id/pengumuman/imbauan-penerbitan-bukti-potong-pajak-penghasilan-dalam-rangka-pelaporan-spt-tahunan
Direktorat Jenderal Pajak – Sudah Tahu Tentang PTKP? Begini Penjelasannya – https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/sudah-tahu-tentang-ptkp-begini-penjelasannya (17 Februari 2020)
Direktorat Jenderal Pajak – Transformasi Substansi Hukum Pajak Tahun 2024 melalui Tarif Efektif Pajak Penghasilan – https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/transformasi-substansi-hukum-pajak-tahun-2024-melalui-tarif-efektif-pajak-penghasilan (3 Januari 2024)

Pos terkait