PPh untuk karyawan adalah pajak atas penghasilan yang diterima pegawai dari pekerjaannya, berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Bagi sebagian besar karyawan, pajak ini sudah dipotong langsung oleh pemberi kerja setiap bulan, sehingga sering luput dari perhatian. Padahal, memahami cara hitung dan cara lapor PPh karyawan membantu Anda memeriksa apakah potongan di slip gaji sudah benar, serta menyiapkan laporan pajak tahunan dengan tenang. Artikel ini menjelaskan aturan yang berlaku, berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.
Sejak 1 Januari 2024, pemotongan PPh 21 bulanan untuk pegawai tetap menggunakan Tarif Efektif Rata-rata atau TER, sesuai PP 58/2023 dan PMK 168/PMK.010/2023. Tarif TER berkisar 0 persen hingga 34 persen dari penghasilan bruto bulanan, tergantung besaran gaji dan status Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP. Pada masa pajak terakhir, umumnya Desember, pemberi kerja menghitung ulang total PPh 21 setahun menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, agar total pajak setahun tetap akurat.

PTKP: Batas Penghasilan yang Tidak Kena Pajak
Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak dalam satu tahun. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, PTKP adalah pengeluaran minimal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak dalam satu tahun. Besarannya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dan belum berubah: Rp54.000.000 per tahun atau Rp4.500.000 per bulan untuk wajib pajak tanpa tanggungan, dengan tambahan Rp4.500.000 untuk wajib pajak yang menikah dan Rp4.500.000 untuk setiap tanggungan, maksimal tiga orang.
Artinya, karyawan dengan status TK/0 atau lajang tanpa tanggungan memiliki PTKP Rp54.000.000 setahun. Status TK/1 atau K/0 memiliki PTKP Rp58.500.000, dan status K/1 memiliki PTKP Rp63.000.000. Karena itu, status PTKP yang dipakai pemberi kerja sangat memengaruhi besar potongan pajak bulanan Anda, dan ada baiknya Anda memastikan status itu sudah sesuai dengan kondisi keluarga Anda.
Tarif Progresif Pasal 17
Tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdiri dari lima lapisan. Lapisan pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60.000.000, dikenai tarif 5 persen. Lapisan kedua, di atas Rp60.000.000 sampai Rp250.000.000, dikenai tarif 15 persen. Lapisan ketiga, di atas Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000, dikenai tarif 25 persen. Lapisan keempat, di atas Rp500.000.000 sampai Rp5.000.000.000, dikenai tarif 30 persen. Lapisan kelima, di atas Rp5.000.000.000, dikenai tarif 35 persen.
Sifat tarif ini berjenjang, bukan tarif tunggal untuk seluruh penghasilan. Artinya, bila penghasilan kena pajak Anda Rp120.000.000, bukan seluruhnya dikenai 15 persen. Enam puluh juta pertama dikenai 5 persen, dan sisanya yang Rp60.000.000 dikenai 15 persen.
Baca Juga: Dana Darurat untuk Keluarga Muda: Cara Menghitung dan Menyiapkan
PPh untuk Karyawan: Cara Hitung Selangkah demi Selangkah
Penghitungan PPh 21 setahun untuk karyawan tetap mengikuti urutan yang baku. Pertama, hitung penghasilan bruto setahun, yaitu seluruh gaji, tunjangan, dan penghasilan lain dari pemberi kerja. Kedua, kurangi biaya jabatan sebesar 5 persen dari penghasilan bruto, maksimal Rp6.000.000 setahun, serta iuran Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang dibayar karyawan, umumnya JHT 2 persen dan JP 1 persen dari upah. Hasilnya adalah penghasilan neto. Ketiga, kurangi PTKP sesuai status Anda. Hasilnya adalah penghasilan kena pajak atau PKP, yang dibulatkan ke bawah per ribuan. Keempat, kalikan PKP dengan tarif progresif Pasal 17 secara berjenjang.
Contoh perhitungan berikut dikutip dari panduan penghitungan PPh 21 yang berlaku. Seorang karyawan dengan status TK/0 bergaji bruto Rp15.000.000 per bulan, atau Rp180.000.000 setahun. Biaya jabatan 5 persen dari Rp180.000.000 adalah Rp9.000.000, tetapi dibatasi maksimal Rp6.000.000, sehingga penghasilan bruto tersisa Rp174.000.000. Dikurangi PTKP TK/0 sebesar Rp54.000.000, hasilnya Rp120.000.000, inilah PKP. Rp120.000.000 dipecah per lapisan: Rp60.000.000 pertama kena 5 persen, yaitu Rp3.000.000, dan sisa Rp60.000.000 kena 15 persen, yaitu Rp9.000.000. Total PPh 21 setahun adalah Rp12.000.000, atau Rp1.000.000 per bulan.
TER Bulanan dan Hitung Ulang Desember
Dari Januari sampai November, pemberi kerja memotong PPh 21 pegawai tetap memakai TER, yaitu persentase tunggal yang praktis dipakai tiap bulan. TER hanyalah perkiraan. Di Desember, pemberi kerja menghitung pajak setahun penuh dengan tarif progresif Pasal 17, lalu memotong selisihnya dari PPh yang sudah dipotong selama Januari sampai November. Karena itu, potongan gaji Desember Anda bisa lebih besar atau lebih kecil dari bulan-bulan sebelumnya, dan itu normal.
Aturan yang sama berlaku di bulan karyawan berhenti bekerja. Pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan tetap memakai TER. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah status PTKP yang belum diperbarui setelah menikah atau memiliki anak, sehingga potongan pajak menjadi lebih besar dari seharusnya.
Cara Lapor: Bukti Potong dan SPT Tahunan
Setiap tahun, pemberi kerja wajib memberikan bukti pemotongan PPh 21, yang dikenal sebagai formulir 1721-A1, kepada karyawannya. Dokumen inilah yang menjadi dasar pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan orang pribadi. SPT Tahunan dilaporkan melalui sistem Coretax DJP, dan batas pelaporan untuk wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret tahun berikutnya. Bila Anda hanya memiliki satu pemberi kerja dan tidak ada penghasilan lain, pelaporan biasanya sederhana dan bisa dilakukan sendiri.
Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, tarif PPh 21 yang dikenakan 20 persen lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki NPWP. Karena itu, memiliki NPWP dan memastikan data Anda di Coretax sudah benar adalah langkah dasar yang menghemat pajak secara sah.
Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini Kamis 19 November 2026
Kesalahan yang Sering Terjadi
Kesalahan pertama adalah menganggap tarif progresif berlaku tunggal untuk seluruh penghasilan, padahal sifatnya berjenjang. Kesalahan kedua adalah lupa mengurangi biaya jabatan dan iuran JHT serta JP sebelum menghitung PKP, sehingga pajak yang dihitung menjadi terlalu besar. Kesalahan ketiga adalah memakai PTKP yang salah, misalnya tetap memakai TK/0 setelah menikah. Kesalahan keempat adalah tidak menyimpan bukti potong 1721-A1, sehingga kesulitan saat melapor SPT.
Penutup
PPh untuk karyawan dihitung dari penghasilan bruto setahun, dikurangi biaya jabatan dan iuran JHT serta JP, lalu dikurangi PTKP, dan hasilnya dikenai tarif progresif Pasal 17 yang berjenjang dari 5 persen hingga 35 persen. Pemotongan bulanan memakai TER, dan Desember menjadi masa hitung ulang dengan tarif progresif. Dengan memahami langkah ini, Anda bisa memeriksa slip gaji sendiri dan melapor SPT Tahunan dengan tenang. Artikel ini bersifat edukasi umum berdasarkan aturan yang berlaku, bukan saran pajak pribadi; untuk kondisi spesifik, konsultasikan dengan konsultan pajak.
Sumber
OnlinePajak — Besaran PPh 21 untuk Wajib Pajak Pribadi
https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/besaran-pph-21-untuk-wajib-pajak-pribadi/
Talenta — Aturan Ketentuan Tentang PPh 21 yang Lengkap
https://www.talenta.co/blog/ketentuan-tarif-pph-21/
EduMarketing — Cara Hitung PPh 21 dengan Tarif Progresif
https://edumarketing.ac.id/cara-hitung-pph-21-dengan-tarif-progresif/
Direktorat Jenderal Pajak — Peraturan tentang PPh Pasal 21, PTKP, dan TER (PMK 168 Tahun 2023)
https://www.pajak.go.id
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
https://peraturan.bpk.go.id
