Laporan Dewan Perdamaian yang diserahkan ke Dewan Keamanan PBB pada Selasa 18 November 2026 memberi kabar yang mengecewakan: Israel dan Hamas sama-sama gagal memenuhi komitmen kunci perjanjian gencatan senjata di Gaza. Laporan kedua dari Board of Peace ini menilai pelaksanaan kesepakatan yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 berjalan jauh dari harapan, baik di sisi politik maupun keamanan.
Menurut laporan yang dilaporkan The National dan dikutip kantor berita AP, pembentukan administrasi sipil Palestina yang baru, yang disebut NCAG, tertunda. Pasukan Stabilisasi Internasional atau ISF belum juga dikerahkan, dan polisi sipil Palestina yang seharusnya disiapkan belum terbentuk. Tanpa tiga unsur itu, kerangka pascaperang yang disepakati dalam Resolusi DK PBB 2803 praktis belum berjalan di lapangan.

Laporan Dewan Perdamaian: NCAG Tertunda, ISF Belum Dikerahkan
Laporan tersebut mengkritik serangan militer Israel yang terus berlanjut, aktivitas militan Hamas, serta lambatnya pengaturan politik dan keamanan. Dewan meminta Israel menerjemahkan komitmen menjadi tindakan nyata, dan segera mencabut pembatasan masuknya shelter serta pasokan musim dingin. Permintaan ini mendesak karena musim dingin sudah tiba dan ratusan ribu warga Gaza masih tinggal di tenda.
Kabar yang paling mengkhawatirkan adalah dimulainya operasi darat besar Israel pada Rabu 18 November, yang menyasar kamp pengungsi di Gaza tengah. Ini adalah operasi darat besar pertama sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober 2025. Sejak gencatan senjata itu berlaku, Kementerian Kesehatan Palestina mencatat Israel telah membunuh sedikitnya 1.658 warga Palestina dan melukai 6.000 orang. Angka ini menunjukkan bahwa gencatan senjata di atas kertas tidak sama dengan berhentinya kekerasan di lapangan.
Baca Juga: Resolusi DK PBB 2803 tentang Gaza: Isi dan Reaksi Dunia
Baca Juga: Krisis Musim Dingin Gaza: Hujan Hancurkan Puluhan Ribu Tenda
Dana Rekonstruksi US$18 Miliar, Baru US$280 Juta Ditarik
Di sisi bantuan, laporan itu mencatat bahwa bantuan kemanusiaan belum mencapai level yang disyaratkan Resolusi 2803. Dana rekonstruksi yang dijanjikan para donor mencapai sekitar US$18 miliar, tetapi baru US$280 juta yang ditarik untuk fase persiapan, dan sebagian besar belum terpakai. Sementara itu, biaya pembangunan kembali Gaza diperkirakan mencapai sekitar US$71 miliar. Kesenjangan antara janji dan realisasi ini menjadi salah satu sorotan utama laporan tersebut.
Uni Eropa dan negara-negara anggotanya menjanjikan US$1 miliar melalui program Team Gaza pada Juli 2026. Namun, tanpa administrasi transisi yang berfungsi dan tanpa pasukan stabilisasi yang dikerahkan, dana sebesar apa pun sulit disalurkan secara efektif. Laporan ini pada dasarnya menegaskan apa yang sudah dikhawatirkan banyak pihak sejak Resolusi 2803 diadopsi pada 17 November 2026: kerangka hukum sudah ada, tetapi pelaksanaannya tertinggal jauh.
Perlu dicatat bahwa Resolusi 2803 diadopsi pada Senin 17 November 2026, dengan 13 suara setuju dan Rusia serta Tiongkok abstain. Satu sumber sempat menulis tahun 2025 untuk tanggal adopsi ini, tetapi itu keliru. Artikel ini tidak mengulang isi resolusi tersebut, karena sudah dibahas dalam artikel sebelumnya, melainkan berfokus pada laporan tindak lanjut dan perkembangan di lapangan setelahnya.
Bacaan dari Kacamata Muslim: Keadilan, Amanah, Maslahat, Ukhuwah
Dari sudut pandang nilai-nilai Islam, laporan ini perlu dibaca dengan prinsip keadilan, amanah, maslahat, dan ukhuwah. Keadilan menuntut agar gencatan senjata tidak hanya menghentikan perang di atas kertas, tetapi juga menghentikan pembunuhan warga sipil dan mengembalikan hak-hak warga Palestina. Gencatan senjata yang diiringi operasi darat dan ribuan korban baru bukanlah keadilan, melainkan jeda yang rapuh.
Prinsip amanah menuntut agar setiap janji dan kesepakatan dijaga. Dewan Perdamaian, Pasukan Stabilisasi Internasional, dan para donor memegang amanah besar: mereka dipercaya mengelola masa transisi Gaza demi kepentingan warga sipil. Ketika amanah ini dibiarkan tertunda, kepercayaan terhadap proses perdamaian runtuh, dan yang membayar harganya adalah warga Gaza yang masih tinggal di tenda saat musim dingin tiba.
Prinsip maslahat menuntut agar setiap kebijakan diukur dari manfaat nyatanya bagi warga Gaza: apakah bantuan benar-benar masuk tanpa hambatan, apakah tenda dan shelter musim dingin sampai ke tangan pengungsi, apakah anak-anak bisa kembali bersekolah dengan aman. Janji dana US$18 miliar tidak ada artinya bila yang sampai ke lapangan hanya sebagian kecil.
Adapun prinsip ukhuwah mengingatkan umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, untuk tidak berhenti menyuarakan keadilan bagi Palestina. Dukungan itu diwujudkan melalui doa, bantuan kemanusiaan melalui lembaga resmi, serta diplomasi yang beradab di forum-forum internasional. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, memikul tanggung jawab moral untuk terus mendorong penyelesaian yang adil dan bermartabat, tanpa menjadi corong pihak mana pun dan tanpa menyebarkan kabar yang belum terverifikasi.
Sumber
Tafs.uz — Board of Peace: Israel and Hamas Are Failing to Meet Key Commitments Under the Gaza Ceasefire Agreement
https://tafs.uz/en/2026/11/18/board-of-peace-israel-and-hamas-are-failing-to-meet-key-commitments-under-the-gaza-ceasefire-agreement
234Radio — What Has Happened to the $18bn Pledged to Trump’s Board of Peace for Gaza?
https://234radio.com/what-has-happened-to-the-18bn-pledged-to-trumps-board-of-peace-for-gaza/
BeritaKoe — Explainer: Lima Pertanyaan soal Keputusan DK PBB tentang Gaza
https://beritakoe.pages.dev/explainer-lima-pertanyaan-soal-keputusan-dk-pbb-tentang-gaza/


