Irjen Eko Hadi dipecat tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia setelah Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pada Selasa, 17 November 2026. Sidang etik yang berlangsung sekitar sembilan jam dengan menghadirkan sembilan orang saksi itu memutuskan bahwa Irjen Pol Eko Hadi Santoso terbukti melakukan perbuatan tercela, terkait dugaan pemufakatan akses ilegal atau penyadapan dengan menggunakan perangkat teknologi milik Polri. Eko Hadi menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Putusan ini menjadi perhatian besar publik karena dugaan yang mendasarinya menyentuh institusi tertinggi negara. Eko Hadi diduga terlibat dalam pemufakatan untuk melakukan akses ilegal dan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya, dengan memanfaatkan perangkat teknologi milik Polri. Majelis etik menilai perbuatan itu sebagai pelanggaran berat terhadap kode etik profesi kepolisian, yang menuntut integritas, netralitas, dan loyalitas kepada negara, bukan kepada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

PTDH adalah sanksi etik terberat dalam tubuh Polri. Seorang anggota yang dijatuhi PTDH kehilangan statusnya sebagai anggota Polri secara tidak hormat, beserta seluruh hak dan kehormatan yang melekat pada seragamnya. Sanksi ini berbeda dengan pemberhentian dengan hormat, yang diberikan kepada anggota yang mengakhiri dinas karena alasan yang sah. PTDH adalah pernyataan institusi bahwa yang bersangkutan tidak lagi layak menyandang nama Polri.
Baca Juga: Kepolisian Gencar Adakan Razia Sepeda Motor yang Menggunakan Knalpot Brong
Irjen Eko Hadi Dipecat: Jalannya Sidang Etik Sembilan Jam
Sidang KKEP terhadap Eko Hadi berlangsung maraton, sekitar sembilan jam, dengan sembilan orang saksi yang dihadirkan. Panjangnya sidang mencerminkan kompleksitas perkara dan keseriusan majelis dalam memeriksa bukti-bukti yang ada. Dalam sidang etik, majelis tidak hanya menilai ada atau tidaknya pelanggaran, tetapi juga menimbang kadar kesalahan, motif, serta dampaknya terhadap institusi dan kepercayaan publik.
Hasilnya, majelis memutuskan Eko Hadi terbukti melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi PTDH. Eko Hadi, melalui kuasa hukumnya, menyatakan akan mengajukan banding. Banding adalah hak setiap terperiksa dalam proses etik, dan putusan banding nantinya akan menentukan apakah sanksi PTDH itu dipertahankan atau diubah. Selama proses banding berjalan, putusan awal tetap menjadi catatan resmi dalam perkara ini.
Putusan terhadap Eko Hadi bukan yang pertama dalam rangkaian perkara ini. Sebelumnya, pada 10 November 2026, Irjen Ahrie Sonta juga dijatuhi PTDH dalam sidang etik terkait perkara yang sama. Dua putusan PTDH terhadap perwira tinggi dalam waktu yang berdekatan menunjukkan bahwa Polri sedang menangani perkara ini dengan serius dan tidak pandang bulu, setidaknya di tingkat etik.
Perkara Pidana dan Asas Praduga Tak Bersalah
Di samping proses etik, perkara ini juga berjalan di jalur pidana. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka pada 3 November 2026 terkait dugaan akses ilegal dan penyadapan tersebut. Penetapan tersangka adalah langkah awal dalam proses pidana, yang masih harus melalui penyidikan, penuntutan, dan persidangan sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Penting untuk dipahami bahwa putusan etik dan proses pidana adalah dua jalur yang berbeda. Putusan etik menilai pelanggaran terhadap kode etik profesi, sementara proses pidana menilai ada atau tidaknya tindak pidana menurut hukum. Seseorang bisa dijatuhi sanksi etik, tetapi dalam perkara pidana ia tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, pemberitaan tentang perkara ini harus berhati-hati dan tidak menghakimi seseorang sebagai pelaku tindak pidana sebelum pengadilan memutuskan.
Dalam konteks ini, publik juga perlu berhati-hati terhadap berbagai nama yang beredar di media sosial dan pemberitaan sekunder sebagai sasaran dugaan penyadapan. Nama-nama tersebut belum tentu terverifikasi sebagai fakta, dan menyebutkannya tanpa dasar yang kuat justru dapat merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah. Prinsip jurnalistik yang sehat adalah memberitakan apa yang sudah terverifikasi dari sumber resmi, dan menahan diri terhadap hal yang masih berupa dugaan.
Sidang Etik Berikutnya dan Ujian bagi Polri
Menurut jadwal yang beredar, sidang etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pada pekan depan, masih terkait dengan rangkaian perkara yang sama. Sidang ini akan menjadi perhatian besar, mengingat posisi dan rekam jejak yang bersangkutan. Apapun hasilnya, proses ini akan menjadi ujian penting bagi kredibilitas Polri dalam menegakkan aturan di internalnya sendiri.
Bagi institusi sebesar Polri, perkara ini adalah ujian yang berat tetapi juga kesempatan. Kepercayaan publik terhadap Polri sangat bergantung pada kesediaan institusi ini untuk membersihkan dirinya sendiri secara transparan. Putusan PTDH terhadap dua perwira tinggi adalah sinyal bahwa mekanisme etik berjalan, tetapi sinyal itu harus diikuti dengan konsistensi hingga seluruh rangkaian perkara ini tuntas, termasuk sidang etik berikutnya.
Dari sudut pandang nilai-nilai Islam, perkara ini menyentuh prinsip amanah dan keadilan. Amanah menuntut agar kekuasaan dan perangkat negara digunakan untuk melindungi rakyat, bukan untuk mengintip atau menyalahgunakan wewenang. Keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang pangkat atau jabatan. Ketika amanah dilanggar, keadilan harus ditegakkan melalui proses yang benar dan transparan, bukan melalui pembiaran atau balas dendam.
Prinsip maslahat juga relevan di sini. Penegakan etik yang tegas dan transparan pada akhirnya bermanfaat bagi Polri sendiri, karena institusi yang bersih akan lebih dipercaya dan lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, menutup-nutupi pelanggaran justru akan merusak kepercayaan publik dalam jangka panjang.
Publik kini menunggu kelanjutan proses ini, baik banding yang diajukan Eko Hadi maupun sidang etik berikutnya. Yang diharapkan adalah proses yang adil, transparan, dan tuntas, sehingga kepercayaan terhadap Polri dapat dipulihkan dan perkara ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa jabatan dan wewenang adalah amanah yang harus dijaga, bukan alat untuk kepentingan pribadi.
Sumber:
Investor.id – Dipecat Tak Hormat, Putusan Etik Eko Hadi Ungkap Pemufakatan Penyadapan Ilegal
https://investor.id/national/462368/dipecat-tak-hormat-putusan-etik-eko-hadi-ungkap-pemufakatan-penyadapan-ilegal
Investor Trust – Hasil Sidang Etik Irjen Eko Hadi Dipecat sebagai Anggota Polri
https://investortrust.id/national/122851/hasil-sidang-etik-irjen-eko-hadi-dipecat-sebagai-anggota-polri