Febrie Adriansyah Sayangkan Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Kejagung

Palu sidang sebagai simbol keadilan
Palu sidang sebagai simbol keadilan

Febrie Adriansyah penyadapan menjadi sorotan setelah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus itu berkomentar di sela sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu 18 November 2026. Febrie menyayangkan dugaan penyadapan ilegal yang turut menyasar Kejaksaan Agung, dan berharap sesama institusi penegak hukum membangun kerja sama yang baik. Pernyataan ini muncul di tengah pengusutan dugaan illegal tapping yang sedang ditangani Bareskrim Polri.

Febrie berharap sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung membaik ke depan. Menurutnya, sesama institusi penegak hukum semestinya bekerja sama, bukan saling mencurigai. Komentar itu disampaikan di sela persidangan, dan langsung menjadi perbincangan karena menyentuh hubungan dua lembaga penegak hukum yang sama-sama memegang peran penting dalam sistem peradilan Indonesia.

Palu sidang sebagai simbol keadilan
Palu sidang sebagai simbol keadilan. (Foto: Pexels)

Febrie Adriansyah Sayangkan Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Kejagung

Konteks dari komentar Febrie adalah pengusutan dugaan akses ilegal dan penyadapan yang dilakukan Bareskrim Polri. Dalam perkara ini, mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira lainnya disebut sebagai tersangka pada 3 November 2026. Dugaan penyadapan itu disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya, dengan memanfaatkan perangkat teknologi milik Polri.

Sehari sebelum komentar Febrie, pada Selasa 17 November, Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH oleh Majelis Komisi Kode Etik Polri, setelah sidang etik maraton sekitar sembilan jam dengan sembilan saksi. Majelis menilai Eko Hadi terbukti melakukan perbuatan tercela terkait dugaan pemufakatan akses ilegal atau penyadapan. Eko Hadi menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Baca Juga: Irjen Eko Hadi Dipecat Tidak Hormat: Putusan Sidang Etik Polri

Perkara Febrie Sendiri: Dakwaan Pemerasan dan TPPU

Perlu ditegaskan bahwa Febrie Adriansyah sendiri berstatus terdakwa dalam perkara yang berbeda. Ia didakwa melakukan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian sebesar 5 juta dolar Singapura, atau sekitar Rp55 miliar, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU senilai Rp346,7 miliar dan US$440.990 dalam rentang 2020 hingga 2026. Jaksa penuntut umum menyiapkan 103 saksi dan 5 ahli, dan sidang pembuktian sudah berjalan sejak 2 November 2026 dengan nomor perkara 78/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst.

Semua itu masih berstatus dakwaan, bukan vonis. Asas praduga tak bersalah berlaku penuh: Febrie harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemberitaan yang sehat wajib membedakan antara dakwaan, proses persidangan, dan putusan. Menghakimi seseorang sebagai pelaku sebelum pengadilan memutuskan adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan itu sendiri.

Penting juga untuk membedakan dua jalur proses yang berjalan dalam rangkaian perkara penyadapan ini. Putusan etik terhadap Eko Hadi adalah jalur kode etik profesi kepolisian, yang menilai pelanggaran terhadap kode etik. Sementara itu, proses pidana berjalan di jalur yang berbeda dan menilai ada atau tidaknya tindak pidana menurut hukum. Seseorang bisa dijatuhi sanksi etik, tetapi dalam perkara pidana ia tetap berhak atas asas praduga tak bersalah.

Ujian Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum

Rangkaian perkara ini menjadi ujian besar bagi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Sebelum Eko Hadi, Irjen Ahrie Sonta juga dijatuhi PTDH pada 10 November 2026 dalam sidang etik terkait perkara yang sama. Dua putusan PTDH terhadap perwira tinggi dalam waktu yang berdekatan menunjukkan bahwa Polri sedang menangani perkara ini dengan serius, setidaknya di tingkat etik.

Menurut jadwal yang beredar, sidang etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pada pekan depan, masih terkait dengan rangkaian perkara yang sama. Sidang ini akan menjadi perhatian besar, mengingat posisi dan rekam jejak yang bersangkutan. Apa pun hasilnya, proses ini menjadi ujian penting bagi kredibilitas Polri dalam menegakkan aturan di internalnya sendiri.

Dari sudut pandang nilai-nilai Islam, perkara ini menyentuh prinsip amanah dan keadilan. Amanah menuntut agar kekuasaan dan perangkat negara digunakan untuk melindungi rakyat, bukan untuk mengintip atau menyalahgunakan wewenang. Keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang pangkat atau jabatan. Ketika amanah dilanggar, keadilan harus ditegakkan melalui proses yang benar dan transparan, bukan melalui pembiaran atau balas dendam.

Publik kini menunggu kelanjutan proses ini: banding yang diajukan Eko Hadi, sidang etik berikutnya, dan tentu saja sidang Febrie sendiri yang masih berjalan. Yang diharapkan adalah proses yang adil, transparan, dan tuntas, sehingga kepercayaan terhadap Polri dan Kejaksaan Agung dapat dipulihkan. Komentar Febrie soal kerja sama antar-lembaga, apa pun latar belakangnya, menyentuh harapan yang sama: penegak hukum yang bersinergi akan lebih dipercaya daripada penegak hukum yang saling mencurigai.

Sumber

Periskop.id — Febrie Adriansyah Sayangkan Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Kejaksaan Agung
https://periskop.id/hukum/20261118/febrie-adriansyah-sayangkan-dugaan-penyadapan-ilegal-terhadap-kejaksaan-agung

Validnews — Jaksa Siapkan 105 Saksi untuk Febrie Adriansyah
https://validnews.id/nasional/2026/11/02/jaksa-siapkan-105-saksi-untuk-febrie-adriansyah-155400132

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *