Bursa Cawapres Pengganti Gibran: 8 Nama dan Proses di MPR

Gedung Sate, gedung pemerintahan di Bandung
Gedung Sate, gedung pemerintahan di Bandung

Bursa cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka semakin mengerucut setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggeser jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden. Delapan nama dari kalangan pimpinan partai politik kini disebut-sebut sebagai bahan pertimbangan, sementara keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto yang harus menyerahkan dua nama kepada MPR.

Perkembangan terbaru datang dari rapat gabungan MPR pada Senin, 16 November 2026. Dalam rapat itu, MPR menyepakati sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran digelar pada Rabu, 9 Desember 2026. Jadwal ini mundur sekitar satu pekan dari rencana semula, yakni Rabu, 2 Desember 2026.

Gedung Sate, gedung pemerintahan di Bandung
Gedung pemerintahan di Indonesia. Foto: Pexels

Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Habiburokhman, menjelaskan bahwa penjadwalan ulang dilakukan untuk menghindari benturan dengan agenda kedewanan di DPR dan DPD. Selain itu, Presiden Prabowo meminta tambahan waktu karena agenda kenegaraan yang padat, termasuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Manila pada 14-17 November 2026.

Delapan Nama dalam Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut ada delapan tokoh dari lingkungan partai politik yang dapat menjadi bahan pertimbangan Presiden Prabowo. Kedelapan nama itu berasal dari enam partai politik, baik yang berada di dalam koalisi pemerintahan maupun di luar koalisi.

Dari PDI Perjuangan muncul nama Puan Maharani yang kini menjabat Ketua DPR RI periode 2024-2029. Partai Golkar menyodorkan ketua umumnya, Bahlil Lahadalia, yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Partai Gerindra memiliki tiga nama, yakni Sufmi Dasco Ahmad yang menjabat Wakil Ketua DPR RI, Sugiono yang menjabat Sekretaris Jenderal Gerindra, serta Ahmad Muzani yang kini Ketua MPR RI.

Tiga nama lainnya adalah Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari Partai Kebangkitan Bangsa, Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional, dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dari Partai Demokrat. Meski namanya masuk dalam daftar, Partai Demokrat sebelumnya telah menyatakan tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden kepada Presiden.

Baca Juga: DPR dan Kebijakan Pendidikan Islam: Apa yang Perlu Diketahui Umat

Doli menegaskan bahwa Golkar menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif penentuan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo. Sikap serupa disampaikan partai-partai lain yang menyerahkan keputusan akhir kepada kepala negara. Sebelumnya, Prabowo menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat, 13 November 2026, dan meminta para ketua umum membahas usulan nama pengganti Gibran.

Tenggat Penyerahan Dua Nama: 25 November 2026

Satu hal yang perlu diluruskan adalah tenggat penyerahan nama. Semula, MPR menetapkan 18 November 2026 sebagai batas akhir, mengikuti jadwal sidang 2 Desember. Setelah sidang diundur ke 9 Desember, tenggat itu ikut bergeser menjadi Rabu, 25 November 2026, sesuai ketentuan penyerahan nama paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan hal itu seusai rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026. Ia menyatakan, Presiden harus mengajukan dua nama calon, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna.

Habiburokhman menambahkan bahwa 19 November adalah waktu yang diharapkan agar pemeriksaan dokumen dapat disiapkan lebih awal. Dengan demikian, 19 November merupakan harapan, sedangkan 25 November adalah tenggat terakhir yang disepakati MPR.

Baca Juga: Makan Bergizi Gratis 2026: 953 Dapur Baru di 34 Provinsi

Verifikasi 22 Syarat dan Mekanisme Pemilihan

Muzani menyebut dua calon wakil presiden yang diajukan harus memenuhi sekitar 22 syarat. MPR membentuk tim verifikasi yang dikoordinasikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat untuk memeriksa kelengkapan dokumen para calon, termasuk ijazah dan kemungkinan pemeriksaan kesehatan, sebelum sidang paripurna digelar.

Sementara itu, mekanisme pemilihan, termasuk kemungkinan melalui pemungutan suara atau voting, masih akan dibahas oleh panitia ad hoc MPR yang diketuai Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. MPR juga akan mengumumkan dua nama usulan calon wakil presiden sebelum prosesi pemilihan dan pelantikan pada 9 Desember 2026.

Bacaan Islam: Amanah, Musyawarah, dan Maslahat

Dari kacamata seorang Muslim, proses pergantian wakil presiden ini adalah ujian amanah bagi semua pihak yang terlibat. Al-Qur’an memerintahkan agar amanah disampaikan kepada ahlinya, sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 58. Artinya, siapa pun yang akhirnya dipilih haruslah orang yang cakap, jujur, dan mampu memikul beban jabatan kenegaraan.

Prinsip musyawarah juga tampak dalam proses ini. Presiden bermusyawarah dengan para ketua umum partai, MPR bermusyawarah dalam rapat gabungan, dan semua pihak diajak menimbang maslahat bersama. Musyawarah bukan sekadar formalitas, melainkan cara untuk memastikan keputusan lahir dari pertimbangan yang matang, bukan dari kepentingan sempit kelompok tertentu.

Yang tidak kalah penting adalah menjaga persatuan. Perbedaan pilihan di antara partai politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, sebagai umat yang menjunjung ukhuwah, perbedaan itu tidak boleh berubah menjadi permusuhan. Setelah MPR memilih, semua pihak diharapkan menerima hasilnya dengan lapang dada dan mendukung wakil presiden terpilih untuk bekerja bagi rakyat.

Masyarakat pun diajak untuk menyikapi bursa ini dengan tenang dan tidak mudah terpancing kabar yang belum terverifikasi. Hingga kini, belum ada satu pun nama yang resmi diajukan Presiden kepada MPR. Delapan nama yang beredar masih sebatas bahan pertimbangan, bukan keputusan final.

Dengan tenggat 25 November yang semakin dekat, publik tinggal menunggu langkah Presiden Prabowo. Dua nama yang ia ajukan akan menentukan arah kepemimpinan nasional ke depan, dan sidang paripurna 9 Desember akan menjadi penentunya.

Sumber:
afu.id – MPR Undur Sidang Paripurna Pengganti Gibran, Ini Alasan dan 8 Nama Kandidat Wapres. https://afu.id/nasional/mpr-undur-sidang-paripurna-pengganti-gibran-ini-alasan-dan-8-nama-kandidatnya
journalarta.com – Sidang Wapres Mundur, Nama Calon Ditunggu 25 November, 16 November 2026. https://journalarta.com/news/2026/11/16/sidang-wapres-mundur-tenggat-nama-calon/
investor.id – MPR Tegaskan Pengganti Gibran Harus Dua Kandidat, Dipilih Lewat Voting? 16 November 2026. https://investor.id/national/462204/mpr-tegaskan-pengganti-gibran-harus-dua-kandidat-dipilih-lewat-voting

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *