Petisi ijazah DPR menjadi salah satu topik paling ramai dibicarakan di media sosial pekan ini. Sebuah petisi daring di Change.org yang mendesak seluruh anggota DPR RI membuka riwayat pendidikan dan ijazah mereka ke publik terus menuai dukungan. Hingga Rabu malam, 18 November 2026, petisi tersebut telah ditandatangani hampir 30 ribu orang, dan angkanya masih bertambah. Desakan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap transparansi pejabat negara, setelah serangkaian peristiwa besar yang mengguncang kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara.
Petisi berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali” itu dibuat oleh warganet bernama Farida Octavia pada 12 November 2026. Petisi tersebut ditujukan kepada pimpinan DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pertumbuhan dukungannya terbilang cepat: pada 15 November tercatat 17.789 tanda tangan, lalu naik menjadi 21.477 tanda tangan terverifikasi pada Selasa, 17 November pukul 10.40 WIB, kemudian 23.056 pada Selasa pukul 18.46 WIB, dan mencapai 29.395 pada Rabu, 18 November pukul 23.19 WIB. Petisi itu juga telah dibagikan lebih dari 26 ribu kali.

Petisi Ijazah DPR: Latar Belakang Desakan Publik
Desakan ini menguat setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan wakil presiden pada 12 November 2026, menyusul dicabutnya surat keterangan penyetaraan ijazahnya. Peristiwa itu memicu pertanyaan yang lebih luas: bagaimana dengan riwayat pendidikan para pejabat dan anggota legislatif lainnya? Sebelumnya, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 juga telah menjadi bagian dari rangkaian perkara yang menyedot perhatian publik. Di tengah suasana itulah petisi Farida Octavia lahir dan menemukan momentumnya.
Data yang dikutip sejumlah media menunjukkan bahwa sebagian besar latar belakang pendidikan anggota DPR memang belum terbuka secara rinci. Mengacu pada publikasi Statistik Politik 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 211 dari 580 anggota DPR periode 2024–2029, atau sekitar 36,4 persen, tidak mencantumkan pendidikan terakhir mereka. Angka inilah yang sering dikutip para pendukung petisi sebagai alasan mengapa keterbukaan perlu didorong, bukan sekadar diminta.
Tiga Tuntutan dalam Petisi Ijazah DPR
Petisi tersebut memuat tiga desakan utama. Pertama, pimpinan DPR diminta mewajibkan setiap anggota membuka riwayat pendidikan dan dokumen ijazah ke publik, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga gelar akademik. Kedua, KPU dan kementerian terkait diminta memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara independen, dan membuka hasilnya ke publik. Ketiga, seluruh anggota DPR diminta membuka dokumen ijazahnya secara sukarela untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Petisi Farida bukan satu-satunya. Di laman Petisionline.com, petisi berjudul “Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR” yang dibuat akun “Rakyat Indonesia” mencatat 62.555 tanda tangan pada Senin, 16 November dini hari, dari target 100.000 dukungan. Pada 17 November, jumlahnya dilaporkan telah mencapai 78.567 tanda tangan. Dengan demikian, total dukungan dari dua platform tersebut telah menembus 96 ribu hingga 17 November, dan terus bertambah.
Baca Juga: Febrie Adriansyah Sayangkan Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Kejagung
Respons DPR dan KPU atas Petisi Ijazah DPR
Pimpinan DPR merespons petisi tersebut. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa seluruh data mengenai latar belakang pendidikan anggota dewan sebenarnya sudah terbuka dan dapat diakses masyarakat di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pernyataan senada disampaikan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, yang menyebut dokumen pendidikan itu diserahkan saat pencalonan dan dapat dilihat melalui KPU. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyerahkan sepenuhnya soal petisi ini kepada KPU sebagai lembaga yang berwenang.
KPU pun buka suara. Komisioner KPU Idham Kholik pada Selasa, 17 November 2026, memastikan seluruh 580 anggota DPR RI periode berjalan telah memenuhi syarat pendidikan minimal sesuai Undang-Undang Pemilu saat mendaftar pada Pemilu 2024. Berdasarkan data pergantian antarwaktu per Desember 2025, KPU mencatat rincian pendidikan terakhir 580 anggota DPR: 191 orang berpendidikan terakhir SMA, 1 orang D3, 146 orang S1, 168 orang S2, dan 74 orang S3. Namun, hingga Rabu, 18 November, pimpinan DPR belum menyampaikan sikap resmi atas petisi tersebut, dan KPU hanya menegaskan syarat minimal terpenuhi tanpa membuka satu per satu dokumen ijazah ke publik.
Di sinilah letak perdebatan yang sebenarnya. Di satu sisi, KPU menyatakan syarat formal sudah terpenuhi dan data tersedia. Di sisi lain, para pendukung petisi menilai yang diminta bukan sekadar pernyataan bahwa syarat terpenuhi, melainkan keterbukaan dokumen itu sendiri agar publik bisa memeriksa secara langsung. Perbedaan antara “syarat terpenuhi” dan “dokumen terbuka” inilah yang membuat desakan ini belum surut.
Petisi Ijazah DPR dalam Pandangan Islam: Amanah dan Transparansi
Dari sudut pandang Islam, tuntutan transparansi dari pejabat publik bukanlah hal yang asing. Jabatan adalah amanah, dan amanah menuntut pertanggungjawaban. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58 bahwa kita diperintahkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum dengan adil. Seorang wakil rakyat memegang amanah dari jutaan pemilih, sehingga wajar bila publik meminta bukti-bukti dasar tentang kelayakannya, termasuk riwayat pendidikannya.
Prinsip keadilan juga relevan di sini. Keadilan berarti setiap orang diperlakukan sama di hadapan aturan, tanpa memandang pangkat dan jabatan. Bila rakyat biasa diminta menunjukkan ijazah saat melamar pekerjaan, maka tidak berlebihan bila publik meminta hal yang sama dari mereka yang membuat undang-undang. Transparansi bukanlah bentuk kecurigaan yang tidak berdasar, melainkan cara menjaga kepercayaan. Institusi yang terbuka akan lebih dipercaya daripada institusi yang menutup diri, dan kepercayaan itu adalah modal utama bagi lembaga legislatif.
Namun, ada satu catatan penting yang tidak boleh dilupakan. Banyaknya tanda tangan pada sebuah petisi tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran atau pemalsuan ijazah di kalangan anggota DPR. Petisi adalah bentuk aspirasi publik, bukan proses peradilan dan bukan hasil audit. Menuduh seseorang memalsukan ijazah tanpa bukti adalah fitnah, dan fitnah dilarang keras dalam Islam. Karena itu, desakan yang sehat adalah desakan yang meminta verifikasi melalui mekanisme resmi dan independen, bukan desakan yang menghakimi orang per orang di media sosial.
Prinsip maslahat juga perlu dijaga. Audit yang transparan, bila dilakukan dengan benar, justru melindungi anggota DPR yang memang bersih dari tuduhan yang tidak berdasar. Sebaliknya, bila desakan ini hanya menjadi ajang saling serang, yang rusak adalah kepercayaan publik secara keseluruhan. Islam mengajarkan agar kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, menjaga persaudaraan, dan tidak menjadikan perbedaan pendapat sebagai alasan untuk bermusuhan.
Baca Juga: Irjen Eko Hadi Dipecat Tidak Hormat: Putusan Sidang Etik Polri
Apa Selanjutnya dari Petisi Ijazah DPR?
Petisi ini masih terbuka dan dukungannya terus bertambah. Tekanan agar audit ijazah dilakukan belum surut, dan bola kini berada di tangan pimpinan DPR dan KPU. Apakah mereka akan membuka dokumen ijazah anggota DPR secara sukarela, memfasilitasi audit independen, atau tetap berpegang pada pernyataan bahwa syarat sudah terpenuhi, akan menjadi ujian bagi komitmen transparansi lembaga negara.
Bagi masyarakat, pelajaran dari peristiwa ini adalah pentingnya menjadi warga yang kritis tetapi tetap adil. Mendukung transparansi adalah hak, bahkan kewajiban moral, tetapi dukungan itu harus disertai dengan sikap yang tidak mudah menuduh tanpa bukti. Bagi para pejabat, pelajaran ini juga jelas: di era keterbukaan informasi, kepercayaan publik tidak bisa diminta, melainkan harus dibuktikan. Semoga desakan ini berujung pada langkah yang benar-benar memperbaiki tata kelola, bukan sekadar menjadi keramaian sesaat di media sosial.
Sumber:
AFU.id — Usai Gibran Mundur, Muncul Petisi Buka Ijazah Anggota DPR, 211 Legislator Tak Cantumkan Pendidikan — https://afu.id/nasional/usai-gibran-mundur-muncul-petisi-buka-ijazah-anggota-dpr-211-legislator-tak-cantumkan-pendidikan
Surabayainside — Petisi Buka Ijazah Anggota DPR Tembus 29 Ribu Tanda Tangan, Ini Respons KPU — https://www.surabayainside.com/44260/petisi-buka-ijazah-anggota-dpr-tembus-29-ribu-tanda-tangan-ini-respons-kpu
Journalarta — KPU: 580 Anggota DPR Penuhi Syarat Ijazah, Ini Rinciannya — https://journalarta.com/news/2026/11/18/kpu-ijazah-anggota-dpr-penuhi-syarat-pendidikan/
Faktualitas — Petisi Buka Ijazah Anggota DPR Usai Gibran Mundur — https://faktualitas.com/artikel/usai-gibran-mundur-petisi-desak-anggota-dpr-buka-ijazah
Nalar.info — Dasco Respons Petisi Buka Ijazah Anggota DPR, Data Ada di KPU — https://nalar.info/20261117/dasco-respons-petisi-buka-ijazah-anggota-dpr.html






