Foto: Data, via Unsplash.
Keputusan besar membutuhkan data yang dapat dipercaya. Ketika setiap instansi memakai angka yang berbeda untuk persoalan yang sama, kebijakan bisa saling bertabrakan dan masyarakat yang dirugikan. Karena itu, gagasan Satu Data Indonesia menjadi penting: satu standar, satu definisi, dan satu sumber rujukan yang dipakai bersama.
Presiden Prabowo Subianto membahas Satu Data Indonesia di Istana, dengan kedaulatan data disebut sebagai fondasi keutuhan bangsa. Pesan itu menegaskan bahwa data bukan sekadar urusan teknis, melainkan urusan kedaulatan: siapa yang menguasai data, ia memegang kunci untuk memahami dan mengarahkan pembangunan.
Dalam praktiknya, Satu Data berarti data kependudukan, pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan harus saling terhubung dan mudah diverifikasi. Seorang kepala daerah yang merencanakan bantuan pangan, misalnya, perlu tahu jumlah keluarga yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar perkiraan dari berbagai laporan yang berbeda.
Manfaatnya terasa langsung pada program yang menyentuh warga. Distribusi pangan antardaerah menjadi lebih tepat sasaran jika data produksi, stok, dan kebutuhan daerah tersedia secara terbuka dan mutakhir. Begitu pula program perumahan: pemerintah dapat memprioritaskan keluarga yang paling membutuhkan rumah layak, bukan yang paling keras bersuara.
Baca Juga: Rumah Layak untuk Semua: Mengapa Perumahan Menjadi Fondasi Kesejahteraan Keluarga | Distribusi Pangan Antardaerah: Kunci Menjaga Harga Tetap Terjangkau bagi Warga
Tentu, menyatukan data bukan pekerjaan mudah. Setiap instansi memiliki sistem, format, dan kebiasaan yang berbeda. Diperlukan standar metadata yang jelas, pembaruan berkala, dan petugas yang memahami pentingnya akurasi. Tanpa disiplin itu, Satu Data hanya menjadi slogan.
Perlindungan data pribadi juga harus berjalan beriringan. Data yang dibuka untuk publik harus dalam bentuk agregat yang tidak mengidentifikasi individu, sementara data pribadi dijaga dengan keamanan yang ketat. Kepercayaan publik terhadap Satu Data akan runtuh jika data warga bocor atau disalahgunakan.
Peran masyarakat pun tidak kecil. Warga dapat membantu dengan memberikan data yang benar saat pendataan, memeriksa informasi yang beredar, dan menyampaikan koreksi melalui jalur resmi. Data yang baik lahir dari kerja sama antara pemerintah yang transparan dan warga yang peduli.
Teknologi seperti pusat data nasional mendukung gagasan ini. Ketika ratusan tenant memercayakan datanya pada satu sistem yang tangguh, pertukaran data antarinstitusi menjadi lebih cepat dan aman, selama tata kelolanya jelas dan diawasi.
Pada akhirnya, Satu Data adalah tentang keadilan informasi. Ketika semua pihak berbicara dengan angka yang sama, perdebatan bisa bergeser dari soal siapa yang benar menjadi soal apa yang paling bermanfaat bagi rakyat. Dan di situlah data benar-benar menjadi fondasi keutuhan bangsa.
Sumber:
