Dana pensiun dan Jaminan Hari Tua sering dianggap sama, padahal keduanya adalah program yang berbeda. DPLK adalah dana pensiun sukarela yang dikelola bank atau perusahaan asuransi jiwa, sedangkan JHT adalah bagian dari jaminan sosial ketenagakerjaan yang wajib bagi pekerja. Memahami perbedaan DPLK vs JHT membantu Anda merencanakan hari tua dengan lebih sadar, karena keduanya saling melengkapi, bukan saling menggantikan.
Banyak pekerja mengira saldo JHT-nya saja sudah cukup untuk masa pensiun. Pada kenyataannya, manfaat JHT sering kali jauh lebih kecil daripada kebutuhan hidup setelah berhenti bekerja. Di sinilah DPLK berperan sebagai tambahan sukarela di atas fondasi wajib dari BPJS Ketenagakerjaan.

Apa Itu DPLK?
DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah program dana pensiun yang diselenggarakan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa yang berizin OJK. Dasar hukumnya kini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
DPLK bersifat sukarela dan terbuka untuk siapa saja, termasuk pekerja mandiri dan freelancer yang tidak memiliki pemberi kerja. Peserta menentukan sendiri besaran iuran, mulai dari sekitar Rp100.000 per bulan di beberapa penyelenggara, dan dapat memilih jenis investasi, misalnya konservatif, moderat, agresif, atau syariah. Dana peserta dikelola secara profesional dan diinvestasikan agar terus bertumbuh hingga masa pensiun.
Dana DPLK tidak bisa dicairkan sesuka hati sebelum usia pensiun, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur dalam peraturan DPLK masing-masing penyelenggara. Ketika peserta mencapai usia pensiun normal, manfaat dapat diambil sekaligus dan atau dalam bentuk anuitas, yaitu penghasilan bulanan yang dibayarkan secara berkala.
Apa Itu JHT BPJS Ketenagakerjaan?
JHT atau Jaminan Hari Tua adalah program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program ini bersifat wajib bagi pekerja penerima upah, dan iurannya sudah diatur pemerintah: total 5,7 persen dari upah, dengan 2 persen ditanggung pekerja dan 3,7 persen ditanggung pemberi kerja. Peserta tidak dapat memilih pengelola maupun jenis investasinya, karena seluruh iuran masuk ke BPJS Ketenagakerjaan dan dikelola mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
Manfaat JHT dibayarkan sekaligus dalam bentuk uang tunai saat peserta memenuhi syarat pencairan. Syaratnya antara lain mencapai usia pensiun 56 tahun, berhenti bekerja, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia sehingga ahli waris menerima dananya. Peserta yang berhenti bekerja dapat mengklaim JHT setelah satu bulan tidak bekerja.
Selain pencairan penuh, peserta juga dapat mengambil sebagian dana JHT sebelum pensiun, yaitu 10 persen untuk persiapan pensiun dan 30 persen untuk pembelian rumah, setelah menjadi peserta minimal 10 tahun. Di samping JHT, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki program Jaminan Pensiun (JP) yang memberikan penghasilan bulanan setelah pensiun, dengan iuran 3 persen dan syarat minimal iuran 15 tahun atau 180 bulan, serta usia pensiun yang pada 2025 sampai 2027 adalah 59 tahun.
DPLK vs JHT: Perbandingan Langsung
Perbedaan pertama adalah sifatnya: DPLK sukarela, sedangkan JHT wajib bagi pekerja penerima upah. Perbedaan kedua adalah pengelolanya: DPLK dikelola bank atau perusahaan asuransi jiwa, sedangkan JHT hanya dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Perbedaan ketiga adalah pilihan investasi: peserta DPLK dapat memilih jenis investasi, sedangkan peserta JHT tidak dapat memilih.
Perbedaan keempat adalah iurannya: iuran DPLK fleksibel dan ditentukan sendiri oleh peserta, sedangkan iuran JHT adalah persentase tetap dari gaji yang sudah diatur pemerintah. Perbedaan kelima adalah bentuk manfaatnya: JHT dibayarkan sekaligus, sedangkan DPLK dapat diambil sekaligus dan atau dalam bentuk anuitas bulanan. Perbedaan keenam adalah usia pencairannya: JHT pada usia 56 tahun, sedangkan DPLK mengikuti usia pensiun normal sesuai peraturan DPLK masing-masing penyelenggara.
Dari sisi pajak, manfaat pensiun yang dibayarkan sekaligus, baik dari JHT maupun DPLK, dikenai PPh Pasal 21 final, yaitu 0 persen sampai Rp50 juta dan 5 persen di atasnya. Iuran yang dibayar pekerja melalui pemberi kerja dapat mengurangi penghasilan bruto, sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Cara Mengatur Gaji Bulanan dengan Metode 50/30/20
Baca Juga: Mengenal ETF Indeks untuk Pemula: Diversifikasi Sekali Beli
Kapan Dana DPLK dan JHT Bisa Dicairkan?
Dana DPLK dapat dicairkan ketika peserta mencapai usia pensiun normal sesuai peraturan DPLK, berhenti bekerja dengan ketentuan yang berlaku, mengalami cacat, atau meninggal dunia sehingga hak pensiun diteruskan ke ahli waris. Sebagian penyelenggara DPLK juga mengizinkan penarikan iuran sebagian, misalnya dua kali dalam satu tahun dengan setiap penarikan maksimal 50 persen dari akumulasi iuran sendiri, sesuai peraturan masing-masing.
Dana JHT dapat dicairkan ketika peserta pensiun pada usia 56 tahun, berhenti bekerja, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Peserta yang membutuhkan dana mendesak tidak dapat mencairkan JHT di luar syarat tersebut, karena JHT memang dirancang sebagai tabungan hari tua, bukan dana darurat.
Apakah JHT Saja Cukup untuk Pensiun?
Jawaban singkatnya: bagi kebanyakan pekerja, tidak cukup. Manfaat Jaminan Pensiun (JP) dibatasi oleh batas upah, dan JHT yang dibayar sekaligus sering kali habis dalam waktu yang tidak lama bila dipakai untuk biaya hidup sehari-hari. Karena itu, banyak perencana keuangan menyarankan agar pekerja menyiapkan tambahan di atas JHT, misalnya melalui DPLK, reksa dana, emas, atau instrumen lain yang sesuai dengan profil risiko masing-masing.
DPLK dapat menjadi pelengkap yang baik karena iurannya fleksibel dan dapat dimulai dari nominal kecil. Namun, DPLK tetap merupakan produk investasi jangka panjang: nilainya bisa naik dan turun mengikuti kinerja investasi yang dipilih, dan tidak ada jaminan keuntungan pasti. Sebelum mendaftar, baca dokumen resmi penyelenggara, pahami biaya dan pilihan investasinya, dan pastikan penyelenggaranya berizin dan diawasi OJK.
Bagi pekerja mandiri dan freelancer yang tidak memiliki pemberi kerja, DPLK menjadi salah satu jalan untuk menyiapkan dana pensiun secara mandiri, di samping tetap dapat mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. Bagi karyawan, DPLK dapat dipakai untuk menambah tabungan pensiun di atas JHT dan JP yang sudah wajib dipotong dari gaji.
Pada akhirnya, DPLK dan JHT memiliki peran yang berbeda dalam perencanaan hari tua. JHT adalah fondasi wajib yang memberi tabungan sekaligus saat pensiun, sedangkan DPLK adalah tambahan sukarela yang memberi pilihan investasi dan fleksibilitas iuran. Keduanya bekerja paling baik bila dipakai bersama, dengan perencanaan yang dimulai sedini mungkin dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing. Artikel ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi untuk membeli produk tertentu; pelajari dokumen resmi penyelenggara sebelum memutuskan.
Sumber
Nabung — DPLK vs BPJS: Perbedaan dan Cara Melengkapi Dana Pensiun — https://nabung.id/dplk-dana-pensiun/
Tuwaga — Jenis Dana Pensiun: Pilih yang Tepat untuk Masa Tua Tenang — https://tuwaga.id/artikel/jenis-dana-pensiun/
AXA Mandiri — Jenis-Jenis & Cara Menghitung Dana Pensiun yang Ideal — https://www.axa-mandiri.co.id/-/jenis-dana-pensiun






