Setiap orang yang bekerja dan menerima penghasilan di Indonesia pada dasarnya memiliki kewajiban perpajakan, salah satunya melalui mekanisme Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sejak 1 Januari 2024, cara menghitung PPh Pasal 21 berubah cukup signifikan seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Metode baru ini dikenal dengan nama Tarif Efektif Rata-rata (TER), yang dirancang lebih sederhana dan mudah dipahami. PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Mekanismenya bersifat withholding tax, artinya pajak dipotong langsung oleh pemberi kerja sebelum penghasilan diterima karyawan.
Pemotongan PPh 21 adalah kewajiban pihak yang membayarkan penghasilan, yaitu pemberi kerja, instansi pemerintah, dana pensiun, dan penyelenggara kegiatan. Penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dengan kategori pegawai tetap, pensiunan, pegawai tidak tetap, bukan pegawai (seperti tenaga ahli: pengacara, dokter, akuntan, notaris, konsultan), peserta kegiatan, dan mantan pegawai. Penghasilan yang menjadi objek PPh 21 antara lain segala jenis tunjangan, uang lembur, bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, dan gratifikasi. Sebaliknya, yang bukan objek PPh 21 antara lain santunan dari perusahaan asuransi, iuran pensiun yang dibayar pemberi kerja ke dana pensiun yang disahkan pemerintah, serta zakat, infak, sedekah, atau sumbangan keagamaan wajib.
TER dan Tarif Pasal 17: Dua Mekanisme yang Saling Melengkapi
Untuk memahami cara menghitung PPh 21 saat ini, ada dua istilah yang perlu dikenali sejak awal: Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan Tarif Pasal 17 UU PPh. Untuk pegawai tetap, pada masa pajak selain masa pajak terakhir (Januari sampai November), pemotongan menggunakan TER dengan rumus sederhana: PPh 21 sama dengan Penghasilan Bruto Masa Pajak dikali TER Bulanan. Penetapan TER sudah memperhitungkan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan PTKP, sehingga perusahaan tidak perlu menghitung pengurangan-pengurangan tersebut satu per satu. TER Bulanan terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan status PTKP: Kategori A (TK/0, TK/1, K/0), Kategori B (TK/2, TK/3, K/1, K/2), dan Kategori C (K/3). Contoh penerapan: Budi berstatus K/0 (Kategori A) menerima penghasilan bruto Rp15.100.000 per bulan, sehingga tarif TER-nya 7 persen dan pajak yang dipotong adalah 7 persen dikali Rp15.100.000 sama dengan Rp1.057.000.
Baca Juga: Cara Menghitung Bunga Deposito
Baca Juga: Mengenal Wakaf Uang: Pengertian, Manfaat, dan Cara Berwakaf
Pada masa pajak terakhir, biasanya bulan Desember, perusahaan melakukan penghitungan kembali berdasarkan penghasilan setahun dengan tarif Pasal 17. Alurnya: penghasilan bruto setahun dikurangi pengurang yang diperkenankan (biaya jabatan, iuran pensiun, zakat) menjadi penghasilan neto, lalu dikurangi PTKP menjadi Penghasilan Kena Pajak (PKP), kemudian dikenakan tarif Pasal 17, dan hasilnya dikurangi PPh 21 yang sudah dipotong sebelumnya. PTKP adalah batas minimum penghasilan tahunan yang bebas dari PPh, yang diatur dalam PMK Nomor 101/PMK.010/2016: diri sendiri Rp54.000.000 per tahun, tambahan untuk yang sudah menikah Rp4.500.000, dan tambahan setiap tanggungan (maksimal 3 orang) Rp4.500.000 per orang. Kode PTKP yang perlu diketahui antara lain TK/0 Rp54.000.000, TK/1 Rp58.500.000, TK/2 Rp63.000.000, TK/3 Rp67.500.000, K/0 Rp58.500.000, K/1 Rp63.000.000, K/2 Rp67.500.000, dan K/3 Rp72.000.000. Biaya jabatan adalah 5 persen dari penghasilan bruto, maksimal Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan.
Berikut contoh penghitungan pegawai tetap selama satu tahun penuh. Reza bekerja di PT Maju Sejahtera, berstatus kawin tanpa tanggungan (K/0), dengan gaji Rp15.000.000 per bulan, tunjangan Rp5.000.000, dan penghasilan lain Rp100.000, sehingga penghasilan bruto sebulan adalah Rp20.100.000. Pada Januari sampai November, dengan TER Bulanan Kategori A untuk Rp20.100.000 yang tarifnya 9 persen, PPh Pasal 21 per bulan adalah 9 persen dikali Rp20.100.000 sama dengan Rp1.809.000. Pada bulan Desember, penghasilan bruto setahun Rp241.200.000 dikurangi biaya jabatan Rp6.000.000, iuran pensiun setahun Rp1.800.000, dan zakat setahun Rp2.400.000, sehingga penghasilan neto setahun adalah Rp231.000.000. Setelah dikurangi PTKP K/0 sebesar Rp58.500.000, diperoleh PKP sebesar Rp172.500.000. PPh terutang setahun dihitung dengan tarif progresif Pasal 17: 5 persen dikali Rp60.000.000 sama dengan Rp3.000.000, ditambah 15 persen dikali Rp112.500.000 sama dengan Rp16.875.000, sehingga totalnya Rp19.875.000. Karena PPh yang sudah dipotong pada Januari sampai November adalah Rp19.899.000, maka PPh yang dipotong pada bulan Desember adalah Rp0, dengan kelebihan pemotongan yang dikembalikan kepada karyawan. Tarif Pasal 17 sendiri bersifat progresif berdasarkan UU HPP: sampai dengan Rp60 juta dikenakan 5 persen, di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta dikenakan 15 persen, di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta dikenakan 25 persen, di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar dikenakan 30 persen, dan di atas Rp5 miliar dikenakan 35 persen. Sebagai contoh sederhana, PKP sebesar Rp100.000.000 dihitung berlapis: Rp60.000.000 dikali 5 persen sama dengan Rp3.000.000, ditambah Rp40.000.000 dikali 15 persen sama dengan Rp6.000.000, sehingga PPh terutang adalah Rp9.000.000.
Karyawan terkadang bertanya mengapa potongan PPh 21 bisa berbeda setiap bulan padahal gaji pokoknya sama. Jawabannya sederhana: penghasilan bruto bulan tersebut berubah. Pada bulan ketika karyawan menerima THR, bonus, insentif, atau uang lembur, penghasilan bruto meningkat dan lapisan TER yang digunakan juga dapat berubah. Pemotong wajib menyetorkan hasil pemotongan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkannya melalui SPT Masa PPh 21/26 meskipun nihil atau tarif 0 persen. Artikel ini bersifat edukasi dan bukan nasihat pajak; untuk kasus yang lebih spesifik, konsultasikan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Sumber:
Konsulpajak.com – Cara Menghitung PPh 21: Panduan TER dan Tarif Pasal 17 Lengkap dengan Contoh – https://konsulpajak.com/cara-menghitung-pph-21/
KalkulatorPajak.id – Panduan Lengkap PPh Pasal 21: Pengertian, Tarif TER, PTKP & Cara Hitung – https://kalkulatorpajak.id/blog/pph-21/panduan-lengkap-pph-pasal-21
