Waralaba franchise adalah model bisnis yang semakin populer di Indonesia. Konsepnya sederhana: seorang pengusaha membeli hak untuk menjalankan usaha dengan merek dan sistem bisnis yang sudah terbukti berhasil. Pemilik merek disebut pemberi waralaba, sedangkan pihak yang membeli haknya disebut penerima waralaba. Mulai dari kedai kopi hingga gerai makanan cepat saji, waralaba franchise mudah dijumpai di berbagai kota. Artikel ini menjelaskan pengertian waralaba franchise, aturan hukumnya, serta keuntungan dan risikonya.
Secara hukum, waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. Aturan ini mendefinisikan waralaba sebagai hak khusus yang dimiliki seseorang atau badan usaha terhadap sistem bisnis yang terbukti berhasil dan dapat digunakan dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil. Bentuk yang paling umum adalah business format franchising, yaitu waralaba yang mencakup seluruh sistem bisnis, bukan sekadar nama merek. Penerima waralaba menjalankan usaha mengikuti standar yang sama dengan pemberi waralaba, dari resep hingga pelayanan.
Waralaba Franchise: Syarat Pemberi Waralaba
Tidak semua usaha boleh menjadi waralaba. Pasal 4 PP 35 Tahun 2024 menetapkan empat kriteria yang harus dipenuhi pemberi waralaba. Pertama, memiliki sistem bisnis yang terbukti berhasil. Kedua, usaha telah berjalan paling singkat tiga tahun berturut-turut, dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit, dengan ketentuan ini dikecualikan untuk usaha mikro dan kecil. Ketiga, memiliki prosedur operasional tertulis. Keempat, sistem bisnisnya mudah diajarkan dan diterapkan. Pemberi waralaba juga harus memiliki kekayaan intelektual yang sah, seperti merek, hak cipta, paten, rahasia dagang, atau desain industri.
Prospektus dan Perjanjian Waralaba
Sebelum perjanjian ditandatangani, pemberi waralaba wajib memberikan prospektus penawaran kepada calon penerima waralaba paling lambat 14 hari sebelum penandatanganan. Prospektus ini berisi informasi penting yang membantu calon penerima menilai peluang dan risiko kerja sama. Perjanjian waralaba itu sendiri harus dibuat secara tertulis dan sekurang-kurangnya memuat 15 hal, sebagaimana diatur Pasal 6 PP 35 Tahun 2024. Isinya antara lain nama dan alamat para pihak, pernyataan bahwa kekayaan intelektual masih dilindungi, kegiatan usaha dan sistem bisnis, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bantuan, fasilitas, bimbingan, pelatihan, dan pemasaran, wilayah usaha, jaminan kompensasi, jangka waktu perjanjian, tata cara pembayaran imbalan termasuk biaya awal dan royalti, kepemilikan dan peralihan, penyelesaian sengketa, perpanjangan dan pengakhiran perjanjian, jaminan pemberi waralaba tetap menjalankan kewajibannya, serta jumlah gerai.
Baca Juga: Bisnis Sampingan Modal Kecil untuk Karyawan
STPW: Bukti Pendaftaran Waralaba
Setiap penyelenggara waralaba wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba atau STPW. Menurut Kementerian Perdagangan, STPW merupakan perizinan berusaha sebagai bukti pendaftaran penyelenggara waralaba. Suatu usaha tidak dapat disebut waralaba atau menggunakan kata waralaba jika tidak memiliki STPW. Pemberi waralaba wajib memiliki STPW sebelum menandatangani perjanjian waralaba, sedangkan penerima waralaba wajib memilikinya setelah perjanjian ditandatangani. Kewajiban yang sama berlaku untuk pemberi waralaba lanjutan dan penerima waralaba lanjutan. Pengurusan STPW dilakukan melalui sistem OSS, diterbitkan paling lama lima hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap, dan biayanya gratis atau sangat ringan. Berbeda dengan aturan lama yang berlaku lima tahun, STPW dalam aturan terbaru tidak memiliki masa berlaku. Penyelenggara waralaba juga wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap tahun paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya, memasang logo waralaba di gerai, mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, dan bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pemasok.
Baca Juga: Investasi Modal Rp100 Ribu untuk Pemula
Keuntungan dan Risiko Waralaba
Keuntungan utama waralaba adalah pembeli mendapatkan merek yang sudah dikenal dan sistem bisnis yang sudah teruji. Penerima waralaba juga biasanya mendapat pelatihan, pendampingan, serta dukungan pemasaran dari pemberi waralaba. Hal ini membuat risiko memulai usaha bisa lebih kecil dibandingkan membangun merek dari nol. Bagi karyawan atau pemula bisnis, waralaba sering menjadi pintu masuk berwirausaha karena operasionalnya sudah terstandar.
Di sisi lain, waralaba bukan tanpa risiko. Penerima waralaba harus membayar biaya awal atau initial fee serta royalti yang dibayarkan secara berkala, sehingga margin keuntungan lebih tipis. Keberhasilan usaha juga bergantung pada reputasi pemberi waralaba, karena jika pemberi bermasalah, seluruh gerai ikut terdampak. Wilayah usaha yang terbatas dan kontrak jangka panjang bisa membatasi gerak penerima. Selain itu, masyarakat perlu waspada terhadap penawaran waralaba bodong yang menjanjikan keuntungan pasti tanpa legalitas jelas. Selalu periksa STPW dan legalitas penyelenggaranya sebelum menyerahkan uang.
Tips Memilih Waralaba yang Tepat
Bagi yang mempertimbangkan waralaba, ada beberapa langkah yang patut dilakukan. Pertama, periksa apakah penyelenggara memiliki STPW yang masih berlaku. Kedua, minta dan pelajari prospektus penawaran dengan teliti, termasuk proyeksi biaya dan pendapatan. Ketiga, kunjungi gerai yang sudah berjalan dan ajak bicara pemiliknya tentang pengalaman mereka. Keempat, hitung total modal yang dibutuhkan, termasuk biaya awal, royalti, sewa tempat, dan operasional, lalu bandingkan dengan perkiraan balik modal. Kelima, baca seluruh isi perjanjian sebelum menandatangani dan bila perlu konsultasikan dengan konsultan hukum atau keuangan.
Waralaba bisa menjadi pilihan berwirausaha yang menarik karena menawarkan sistem yang sudah teruji. Namun, waralaba bukan jalan pintas menuju kekayaan, dan tidak ada usaha yang bebas risiko. Artikel ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi untuk membeli merek waralaba tertentu. Keputusan akhir tetap berada di tangan pembaca, setelah mempelajari prospektus, menghitung modal, dan memahami seluruh isi perjanjian.
Sumber:
LegalMP – Kontrak Waralaba: Syarat, Isi, dan Cara Mengurus STPW – https://legalmp.id/artikel/bisnis/kontrak-waralaba-syarat-isi-dan-cara-mengurus-stpw/
Kementerian Perdagangan, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri – STPW – https://ditjenpdn.kemendag.go.id/faq-pdn/perizinan-nonperizinan/stpw
