Badan Gizi Nasional Janjikan Langkah Mendesak Tekan Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional yang mengelola program makan gratis di Indonesia menyatakan lembaganya sangat membutuhkan langkah untuk mencegah keracunan pada penerima program. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis, 29 Oktober 2026, di tengah sorotan terhadap sejumlah kasus keracunan yang terjadi sebelumnya.

Program ini merupakan salah satu janji kampanye utama Presiden Prabowo Subianto yang mulai berjalan pada Januari 2025. Namun, pelaksanaannya diwarnai sejumlah persoalan, termasuk kasus keracunan dan dugaan korupsi, sehingga perbaikan pengawasan menjadi tuntutan utama.

Bacaan Lainnya

Data pemerintah yang dikutip dalam laporan tersebut menyebutkan, hingga September, sedikitnya 57.000 penerima mengalami keracunan. Angka keracunan per satu juta porsi tercatat sebesar 3,6, jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yang sebesar 0,1 dan Jepang yang sebesar 0,8.

Untuk menekan angka tersebut, badan tersebut berencana memperkuat pengawasan, termasuk memantau rekaman kamera pengawas dari hampir 27.000 dapur. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan pekerja dan standar kebersihan di dapur.

Selain itu, semua dapur akan diwajibkan membeli tujuh komoditas, antara lain beras, telur, daging sapi, dan ayam, melalui platform pasar yang akan diluncurkan bulan depan. Platform ini diharapkan memastikan petani kecil dan nelayan ikut merasakan manfaat program, bukan hanya pemasok besar.

Data yang dikutip itu menjadi latar sorotan terhadap program ini: hingga September, sedikitnya 57.000 penerima mengalami keracunan, dengan angka keracunan per satu juta porsi tercatat sebesar 3,6, jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yang sebesar 0,1 dan Jepang yang sebesar 0,8. Di tengah sorotan terhadap sejumlah kasus keracunan yang terjadi sebelumnya, perbaikan pengawasan pun menjadi tuntutan utama.

Langkah yang dijanjikan untuk menekan angka tersebut adalah memperkuat pengawasan, termasuk memantau rekaman kamera pengawas dari hampir 27.000 dapur, yang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan pekerja dan standar kebersihan di dapur. Selain itu, semua dapur akan diwajibkan membeli tujuh komoditas, antara lain beras, telur, daging sapi, dan ayam, melalui platform pasar yang akan diluncurkan bulan depan, yang diharapkan memastikan petani kecil dan nelayan ikut merasakan manfaat program, bukan hanya pemasok besar.

Baca Juga: Biosolusi Diproyeksikan Lampaui Ekspor Kopi, Sumbang Ekonomi hingga Rp 36 Triliun

Sumber:

Pos terkait