Isu Gibran mundur menjadi perbincangan hangat di ruang publik setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Istana mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto. Artikel ini merangkum fakta-fakta yang sudah terverifikasi dari pemberitaan, lalu membacanya dengan nilai-nilai Islam: tabayyun, keadilan, dan amanah.
Pada Selasa, 10 November 2026, seusai Rapat Paripurna DPR, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yanuar Arif Wibowo membentangkan kertas bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan”. Sebanyak 12 anggota Fraksi PKS menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut. Jumlah penandatangan lintas fraksi dilaporkan terus bertambah, dan anggota DPR Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan HMP. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR telah menerima laporan penggalangan tanda tangan itu dan akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa sidang.
Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat?
Hak Menyatakan Pendapat adalah salah satu hak DPR untuk menyatakan pendapat mengenai kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di tengah masyarakat. Hak ini berbeda dengan hak interpelasi dan hak angket, meski ketiganya sama-sama merupakan alat pengawasan DPR terhadap pemerintah. Pengesahan HMP memerlukan kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR dalam rapat paripurna. Karena itu, pengguliran HMP masih berada pada tahap awal dan belum tentu berujung pada pemakzulan.
Penting untuk dipahami, HMP bukanlah pemakzulan itu sendiri. Pemakzulan presiden atau wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945, dengan mekanisme yang panjang dan syarat yang ketat. Sejumlah politisi, antara lain dari Fraksi PDIP, telah menyinggung pasal-pasal tersebut dalam perdebatan yang berkembang. Artinya, jalan menuju pemakzulan masih jauh dan harus melalui proses ketatanegaraan yang berlaku.
Baca Juga: Demo 10 November 2026 di Jakarta: Tuntutan, Titik Aksi, dan Imbauan Tertib
Baca Juga: KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur): Ulama, Pemikir, dan Bapak Pluralisme Indonesia
Latar Polemik: Persoalan Ijazah Gibran
Polemik yang memicu pengguliran HMP berawal dari persoalan dokumen pendidikan Gibran. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pemicu terbaru yang membuat sejumlah anggota DPR menilai persoalan ini perlu disikapi secara kelembagaan. Hingga kini, perdebatan soal keabsahan dokumen pendidikan itu masih berjalan di jalur hukum.
Apa Kata Istana?
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo dalam sebuah pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam. Menurut Prasetyo, Presiden memberikan sejumlah saran terkait niat tersebut. Dalam pertemuan itu, Gibran juga memohon agar diberi kesempatan untuk membuktikan dokumen pendidikannya di PTUN. Pernyataan ini disampaikan Istana pada Selasa, 10 November 2026.
Perlu ditegaskan, niat mundur yang disampaikan dalam pertemuan itu bukanlah surat pengunduran diri resmi. Hingga artikel ini ditulis, tidak ada surat pengunduran diri resmi dari Wakil Presiden yang diterbitkan atau disampaikan ke lembaga negara. Dengan kata lain, kabar “Gibran mundur” sebagai sebuah fakta masih belum terverifikasi. Yang terkonfirmasi adalah niat yang disampaikan kepada Presiden dan proses hukum yang masih berjalan.
Membaca Polemik Ini dengan Nilai Islam
Dalam situasi seperti ini, Islam mengajarkan tabayyun, yakni memeriksa kebenaran suatu kabar sebelum menyebarkannya. Al-Qur’an berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 agar orang beriman meneliti kabar yang dibawa oleh orang fasik, supaya tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan. Di tengah derasnya kabar di media sosial, sikap tabayyun menjadi benteng agar kita tidak ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya.
Nilai kedua adalah keadilan. Setiap warga negara, termasuk seorang wakil presiden, berhak atas proses yang adil dan praduga tak bersalah sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Kritik terhadap pejabat publik adalah hal yang sah dalam demokrasi, tetapi harus disampaikan dengan fakta dan melalui mekanisme yang benar. Nilai ketiga adalah amanah. Jabatan publik adalah amanah yang harus dijaga, dan setiap pihak yang terlibat — pemerintah, DPR, maupun masyarakat — memikul tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan persatuan bangsa.
Pada akhirnya, polemik ini akan diuji oleh waktu dan proses hukum yang berlaku. Masyarakat sebaiknya menunggu perkembangan resmi dari Istana, DPR, dan lembaga peradilan, serta tidak mudah terpancing oleh kabar yang belum terverifikasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan kritik yang beradab, fakta yang utuh, dan kesabaran untuk membiarkan mekanisme konstitusional bekerja. Semoga bangsa ini melewati dinamika politik ini dengan tetap menjaga ukhuwah dan persatuan.
Sumber:
Katadata – Hak Menyatakan Pendapat Bergulir di DPR di Tengah Isu Pemakzulan Wapres Gibran – https://katadata.co.id/berita/nasional/6af2be3b2c4df/hak-menyatakan-pendapat-bergulir-di-dpr-di-tengah-isu-pemakzulan-wapres-gibran
NU Online – Istana: Gibran Nyatakan Niat Mundur dari Wapres kepada Prabowo – https://nu.or.id/nasional/istana-gibran-nyatakan-niat-mundur-dari-wapres-kepada-prabowo-zlgIL
