Megawati Soal Buzzer dan Pengawasan: Pernyataan yang Jadi Sorotan

Megawati soal buzzer dan pengawasan menjadi sorotan setelah Ketua Umum PDI Perjuangan itu menyampaikan orasi ilmiah pada Kamis, 19 November 2026, di Depok, Jawa Barat. Dalam orasi berjudul Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia itu, Megawati mengkritik budaya takut bersuara di tengah masyarakat, menyinggung dugaan penyadapan, hingga mengusulkan agar DPR membuat aturan khusus untuk menertibkan buzzer di media sosial.

Orasi tersebut disampaikan dalam Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana XIX dan Program Pascasarjana XII Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), di Graha Ronatama, Depok. Acara itu meluluskan 150 wisudawan. Di hadapan para wisudawan dan wartawan yang meliput, Megawati berbicara panjang tentang kepemimpinan, penegakan hukum, dan kebebasan berpendapat, dengan gaya khasnya yang lugas dan tanpa tedeng aling-aling.

Monumen dan bendera Merah Putih
Monumen dan bendera Merah Putih. (Foto: Pexels)

Salah satu bagian yang paling banyak dikutip adalah kritik Megawati terhadap budaya menunggu komando sebelum bersikap. Ia menilai kebiasaan itu membuat masyarakat enggan menyampaikan pendapat secara terbuka. Semua orang seolah menunggu perintah dulu sebelum berani bersuara, padahal kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi selama dijalankan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, tidak ada yang berani sekarang, semuanya seperti harus menunggu komando terus.

Megawati juga menyinggung kondisi lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perhatian khusus ia berikan pada dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia mengingatkan bahwa dirinya memiliki peran dalam proses pemisahan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga ia mempertanyakan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di lingkungan kepolisian.

Dalam orasinya, Megawati bahkan mempertanyakan sikap pejabat yang dinilainya lebih mengutamakan kekuasaan daripada pengabdian kepada negara. Ia menutup bagian itu dengan pertanyaan retoris tentang bakti kepada negara, dan menegaskan bahwa dirinya tidak takut bersuara, termasuk soal pengalamannya dipanggil polisi tiga kali dan kejaksaan satu kali. Menurutnya, sikap itu justru bentuk ketaatan pada hukum sebagai warga negara, bukan pembangkangan.

Baca Juga: Petisi Online DPR Trending: Desakan Buka Ijazah Anggota DPR

Megawati Minta DPR Buat Aturan untuk Buzzer

Bagian lain yang ramai diperbincangkan adalah usul Megawati agar DPR menyusun ketentuan hukum untuk mengatur aktivitas buzzer. Buzzer adalah pihak yang aktif membentuk dan menyebarkan opini melalui media sosial, sering kali dengan imbalan. Megawati menilai praktik ini perlu diatur dalam aturan tersendiri, bukan hanya dititipkan pada undang-undang yang sudah ada. Ia mengatakan kepada DPR agar dibuat hukum bagi mereka yang buzzer-buzzer.

Megawati juga menantang para buzzer untuk berdebat secara terbuka dan berhadapan langsung, karena menurutnya mereka berani menyerang di dunia maya tetapi tidak berani bertemu langsung. Ia mempertanyakan berapa bayaran yang mereka terima untuk menyebarkan pesan yang belum tentu benar. Usulan ini kemudian mendapat dukungan dari seorang pimpinan komisi bidang informasi di DPR, yang menilai praktik buzzer kerap berada di wilayah abu-abu: dibayar untuk membentuk opini, tetapi sulit dijerat dengan aturan yang ada.

Namun dukungan itu belum berarti aturan akan segera dibuat. Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi soal rancangan naskah akademik, draf rancangan undang-undang, atau jadwal rapat pembahasan. Sumber awal juga tidak menyebut apakah usulan ini akan berbentuk undang-undang baru atau revisi terhadap aturan yang sudah ada. Perdebatan lama soal batas antara kebebasan berekspresi dan akuntabilitas akun anonim di media sosial pun kembali terbuka.

Baca Juga: Febrie Adriansyah Sayangkan Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Kejagung

Megawati soal Buzzer dalam Pandangan Islam: Berani Berkata Benar

Dari sudut pandang Islam, keberanian menyampaikan kebenaran adalah nilai yang sangat dijunjung. Rasulullah SAW bersabda bahwa jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Prinsip ini sejalan dengan kritik Megawati soal budaya takut bersuara: seorang Muslim tidak boleh diam ketika melihat kemungkaran, selama ia menyampaikannya dengan cara yang benar dan sesuai aturan.

Namun Islam juga memberi rambu yang jelas. Kritik harus didasarkan pada fakta, bukan prasangka. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 6 agar kita memeriksa dengan teliti kabar yang dibawa orang fasik, supaya tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa pengetahuan. Karena itu, tuduhan soal penyadapan atau soal bayaran buzzer harus dibuktikan melalui proses yang sah, bukan sekadar dugaan yang disebarluaskan.

Prinsip amanah juga relevan di sini. Jabatan adalah amanah, dan amanah menuntut pertanggungjawaban. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58 agar kita menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum dengan adil. Aparat penegak hukum memegang amanah besar, sehingga dugaan penyalahgunaan wewenang memang layak dipertanyakan dan diproses secara transparan. Sebaliknya, menuduh seseorang tanpa bukti adalah fitnah, dan fitnah dilarang keras dalam Islam.

Soal buzzer, Islam mengajarkan agar kita menjaga lisan dan tidak menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya. Akun anonim yang dibayar untuk membentuk opini dengan cara menyesatkan adalah bentuk ketidakjujuran, dan ketidakjujuran merusak kepercayaan publik. Aturan yang baik harus melindungi kebebasan berpendapat yang jujur, sekaligus menertibkan praktik manipulasi opini. Itulah keseimbangan yang perlu dijaga: berani berkata benar, tetapi tetap adil dan berdasarkan bukti.

Sumber

Kompas.com — Megawati Usul DPR Buat Aturan untuk Buzzer
https://nasional.kompas.com

Headline.co.id — Megawati Soekarnoputri Kritik Budaya Takut Bersuara, Singgung Penyadapan hingga Buzzer
https://www.headline.co.id/160347/megawati-soekarnoputri-kritik-budaya-takut-bersuara-singgung-penyadapan-hingga-buzzer/

Berita Moneter — Megawati: Kalau Diajak Masuk Pemerintahan, Saya Bilang Terima Kasih
https://beritamoneter.com/megawati-kalau-diajak-masuk-pemerintahan-saya-bilang-terima-kasih/

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *