Fintech syariah adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang beroperasi dengan prinsip syariah. Layanan ini memadukan kemudahan transaksi digital dengan ketentuan Islam: bebas riba, bebas unsur ketidakpastian yang merugikan, dan tidak membiayai usaha yang diharamkan. Karena itu, fintech syariah menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin memakai layanan keuangan modern tanpa meninggalkan ajaran agamanya.
Dalam beberapa tahun terakhir, layanan keuangan digital berkembang pesat di Indonesia. Di tengah perkembangan itu, fintech syariah hadir untuk menjawab kebutuhan umat Islam yang ingin bertransaksi secara digital tetapi tetap sesuai syariah. Artikel ini membahas pengertian fintech syariah, akad yang dipakai, cara kerja, serta keuntungan dan risikonya.
Foto: Mikhail Nilov / Pexels
Fintech Syariah: Pengertian dan Bedanya dengan Fintech Konvensional
Secara umum, fintech adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi. Menurut Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, fintech lending atau P2P lending adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, berbasis teknologi informasi. Layanan ini juga disebut Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Fintech syariah memakai model yang sama, tetapi seluruh prosesnya tunduk pada prinsip syariah.
Perbedaan utamanya ada pada cara imbal hasil dihitung. Fintech konvensional memakai bunga sebagai imbal hasil atas pinjaman. Fintech syariah tidak memakai bunga. Imbal hasil dihitung dengan skema bagi hasil atau margin yang disepakati sejak awal dalam akad. Selain itu, dana pada fintech syariah tidak boleh dialirkan ke usaha yang diharamkan, misalnya usaha yang mengandung unsur riba, judi, atau barang haram. Akadnya pun harus jelas, agar kedua pihak tahu hak dan kewajibannya sejak awal.
Akad yang Dipakai dalam Fintech Syariah
Akad yang paling sering dipakai dalam layanan keuangan syariah adalah mudharabah. Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, akad mudharabah adalah perjanjian kerja sama antara pemilik modal, yang disebut shahibul mal, dan pengelola, yang disebut mudharib. Modal usaha seluruhnya berasal dari pemilik modal, sedangkan pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi antara pemilik modal dan pengelola sesuai dengan yang tertuang dalam akad. Bila usaha merugi, kerugian sepenuhnya ditanggung pemodal, dengan catatan kerugian tersebut bukan karena kesengajaan atau kelalaian pengelola.
Dalam fatwa yang sama, terdapat empat jenis akad mudharabah. Pertama, mudharabah muqayyadah, yaitu akad yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan tempat usahanya. Pengelola tidak memiliki keleluasaan dalam mengelola modal karena semuanya telah ditentukan oleh pemodal. Kedua, mudharabah muthlaqah, yaitu akad yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan tempat usahanya, sehingga pengelola bebas menggunakan modal selama sesuai ketentuan syariah dan menghasilkan keuntungan yang dapat dibagi. Ketiga, mudharabah tsunaiyyah, yaitu akad yang dilakukan secara langsung antara pemilik modal dan pengelola. Keempat, mudharabah musytarakah, yaitu akad yang pengelolanya turut menyertakan modal dalam kerja sama usaha. Jenis ini biasa menjadi pijakan sektor asuransi syariah.
Ada sejumlah ketentuan umum yang harus dipenuhi agar akad mudharabah sah. Akad harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami, dan diterima para pihak. Pemilik modal dan pengelola wajib cakap hukum, dan pengelola wajib memiliki keahlian untuk menjalankan usaha. Modal harus diserahterimakan secara bertahap atau tunai, dijelaskan jumlah atau nilai nominalnya, dan tidak boleh dalam bentuk piutang. Sistem pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan jelas dalam akad. Yang paling penting, usaha yang dijalankan pengelola harus halal dan sesuai prinsip syariah.
Baca Juga: Mengenal Deposito Syariah: Pengertian, Akad, dan Keuntungannya
Cara Kerja P2P Lending Syariah
Contoh layanan fintech syariah yang paling dikenal adalah P2P lending syariah. Cara kerjanya mengikuti delapan langkah yang dijelaskan OJK. Pertama, pemberi dana dan peminjam mendaftar sebagai anggota platform secara daring. Kedua, peminjam mengajukan pinjaman. Ketiga, platform menganalisa dan memilih peminjam yang layak, termasuk menetapkan tingkat risikonya. Keempat, peminjam terpilih ditempatkan di marketplace daring beserta informasi profil dan risikonya. Kelima, pemberi dana menganalisa dan menyeleksi peminjam. Keenam, pemberi dana melakukan pendanaan. Ketujuh, peminjam mengembalikan pinjaman sesuai jadwal. Kedelapan, pemberi dana menerima dana pengembalian. Dalam versi syariah, imbal hasil yang diterima pemberi dana mengikuti akad yang disepakati, misalnya bagi hasil mudharabah, bukan bunga tetap.
Baca Juga: KUR: Pengertian, Syarat, dan Cara Mengajukan untuk UMKM
Keuntungan dan Risiko Fintech Syariah
Bagi peminjam, manfaat P2P lending adalah pengajuan yang lebih cepat dan mudah, serta tidak perlu jaminan. Bagi pemberi dana, manfaatnya adalah kemudahan diversifikasi pendanaan, yaitu menyebar dana ke beberapa peminjam agar risiko tidak menumpuk pada satu pihak. Namun, ada risiko yang wajib dipahami. Bagi peminjam, risikonya adalah biaya atau imbal hasil yang cukup tinggi dan denda bila telat membayar. Bagi pemberi dana, risikonya adalah dana tidak bisa ditarik kapan pun dan adanya kemungkinan peminjam gagal bayar. Platform biasanya memberi risk grade atau tingkat risiko untuk membantu pemberi dana menilai peminjam.
OJK mengingatkan bahwa investasi melalui P2P lending memang menjanjikan imbal hasil yang cukup tinggi per tahun, tetapi langkah awal adalah memahami risikonya dan menyesuaikannya dengan profil serta risk appetite masing-masing. Karena itu, pilih platform yang terdaftar dan berizin di OJK. Sampai 19 Februari 2020, total penyelenggara fintech yang terdaftar dan berizin di OJK mencapai 161 perusahaan. OJK juga pernah membatalkan Tanda Bukti Terdaftar tiga perusahaan, yaitu PT Pinjam Meminjam Global (Pinjam), PT Nusantara Digital Techno (Plaza Pinjaman), dan PT Unikas Indonesia Pasifik (AdaKita).
Tips Aman Memakai Fintech Syariah
Sebelum memakai fintech syariah, periksa legalitas platform di OJK, pahami akad dan skema bagi hasilnya, serta baca syarat dan ketentuan termasuk denda keterlambatan. Sesuaikan jumlah dana dengan kemampuan dan profil risiko Anda, dan jangan tergiur imbal hasil tinggi tanpa memahami risikonya.
Sumber
SIKAPI OJK – YUK MENGENAL FINTECH P2P LENDING SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI SEKALIGUS PENDANAAN – https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566
MUI – Mengenal Mudharabah, Akad yang Sering Digunakan Perbankan Syariah – https://mui.or.id/public/baca/berita/mengenal-mudharabah-akad-yang-sering-digunakan-perbankan-syariah
