Mengenal Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pengertian dan Cara Menghitung

PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai, yaitu pajak konsumsi yang dikenakan atas nilai tambah dari setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Pajak ini bersifat tidak langsung, karena yang membayarnya adalah konsumen akhir melalui harga barang atau jasa yang dibeli, sedangkan yang memungut dan menyetorkannya ke kas negara adalah pengusaha. Artikel ini menjelaskan pengertian PPN, tarif yang berlaku, dan cara menghitung PPN dengan contoh, berdasarkan panduan pajak terbaru dan informasi resmi Kementerian Keuangan.

Berikut tarif PPN yang berlaku di Indonesia per 1 Januari 2025.

Foto: Tara Winstead / Pexels

Tarif PPN: 11 Persen atau 12 Persen?

Banyak orang bertanya-tanya, berapa sebenarnya tarif PPN saat ini: 11 persen atau 12 persen? Jawabannya adalah keduanya benar, tergantung jenis barang dan cara menghitungnya. Tarif PPN semula 10 persen, lalu naik menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tarif itu kemudian naik menjadi 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025, sebagaimana ditegaskan pula dalam informasi resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Namun, PMK Nomor 131 Tahun 2024 menetapkan tarif penuh 12 persen hanya untuk barang mewah yang juga dikenai PPnBM. Untuk barang dan jasa non-mewah, Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai adalah Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga PPN yang dibayar konsumen tetap sekitar 11 persen dari harga jual. Dengan kata lain, bagi sebagian besar transaksi sehari-hari, beban PPN efektif tetap 11 persen.

Baca Juga: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Cara Cek dan Bayar

Baca Juga: Pajak PPh 21: Pengertian dan Cara Menghitung

Siapa yang Wajib Memungut PPN?

Tidak semua pengusaha wajib memungut PPN. Yang wajib memungut adalah Pengusaha Kena Pajak atau PKP, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha dengan omzet di atas Rp4,8 miliar per tahun wajib mengukuhkan diri sebagai PKP. Sebaliknya, pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP tidak dapat memungut PPN dari pembelinya.

PKP wajib memungut PPN dari pembeli, membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan, menyetorkan selisih Pajak Keluaran dan Pajak Masukan ke kas negara, serta melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan melalui DJP Online atau Coretax.

Objek PPN dan yang Dikecualikan

Objek PPN meliputi penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean oleh PKP, impor Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean oleh PKP, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean, serta ekspor Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak oleh PKP.

Meski begitu, ada barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN. Barang kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, dan daging segar tidak dikenai PPN. Uang, emas batangan, dan surat berharga juga tidak dikenai PPN. Untuk jasa, yang dikecualikan antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, jasa keuangan termasuk perbankan dan asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, serta makanan dan minuman di hotel, restoran, dan rumah makan.

Cara Menghitung PPN

Cara menghitung PPN untuk barang dan jasa non-mewah memakai dua langkah. Pertama, hitung Dasar Pengenaan Pajak atau DPP dengan rumus DPP sama dengan 11/12 dikali harga jual. Kedua, hitung PPN dengan rumus PPN sama dengan 12 persen dikali DPP. Hasilnya sama dengan sekitar 11 persen dari harga jual. Untuk barang mewah, rumusnya lebih sederhana: PPN sama dengan 12 persen dikali harga jual penuh.

Contoh pertama, sebuah toko menjual 5 printer dengan harga Rp8.000.000 per unit, sehingga harga jual total Rp40.000.000. DPP-nya adalah 11/12 dikali Rp40.000.000, yaitu Rp36.666.667. PPN-nya adalah 12 persen dikali Rp36.666.667, yaitu Rp4.400.000, sehingga total yang dibayar pembeli adalah Rp44.400.000. Contoh kedua, harga sebuah kamera sudah termasuk PPN sebesar Rp11.100.000. PPN-nya adalah 11/111 dikali Rp11.100.000, yaitu Rp1.100.000, dan harga sebelum PPN adalah Rp10.000.000. Untuk barang mewah, misalnya kendaraan seharga Rp1.200.000.000, PPN-nya 12 persen dikali harga jual, yaitu Rp144.000.000.

Mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

PPN bekerja dengan mekanisme kredit pajak. Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut PKP saat menjual barang atau jasa, sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar PKP saat membeli dari pemasok yang juga PKP. Jika Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, selisihnya adalah PPN Kurang Bayar yang harus disetor ke kas negara. Jika sebaliknya, selisihnya adalah PPN Lebih Bayar yang dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau diminta kembali melalui restitusi. Misalnya, perusahaan dengan Pajak Keluaran Rp19.800.000 dan Pajak Masukan Rp11.000.000 menyetor PPN Kurang Bayar Rp8.800.000.

Setor, Lapor, dan Sanksi

PPN Kurang Bayar disetor paling lambat akhir bulan berikutnya via e-Billing (kode akun 411211, kode jenis setoran 100). SPT Masa PPN dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya melalui DJP Online atau Coretax. Keterlambatan membawa sanksi: telat lapor SPT Masa PPN didenda Rp500.000 per masa pajak, dan tidak membuat faktur pajak didenda 1 persen dari Dasar Pengenaan Pajak.

Memahami PPN membantu konsumen membaca struk belanja dan pelaku usaha memenuhi kewajiban pajaknya. Karena aturan pajak dapat berubah, periksa ketentuan terbaru di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.

Sumber:

KalkulatorPajak.id – Panduan Lengkap PPN: Pengertian, Tarif, Faktur Pajak dan Cara Hitung (2026) – https://kalkulatorpajak.id/blog/ppn/panduan-lengkap-ppn – 11 April 2026

Kementerian Keuangan (DJPB) – Pajak Pertambahan Nilai – https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tapaktuan/id/informasi/perpajakan/ppn.html – 7 Januari 2025