DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Penantian 18 Tahun Berakhir

Ilustrasi gedung parlemen

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan bersejarah itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum palu diketuk, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan regulasi tersebut di hadapan para anggota dewan. Ketika Puan menanyakan persetujuan forum, para anggota menjawab serempak, “Setuju,” lalu palu sidang diketuk sebagai tanda pengesahan. Pengesahan ini menjadi penutup dari perjalanan panjang gagasan pembentukan aturan perampasan aset yang sudah bergulir sejak 2008, atau sekitar 18 tahun lamanya.

Ilustrasi gedung parlemen
Ilustrasi gedung parlemen. (Foto: Hugo Heimendinger/Pexels)

Proses legislasi berjalan relatif cepat pada tahap akhir. Pembahasan tingkat pertama antara Komisi III DPR dan pemerintah diselesaikan dalam rapat kerja pada Rabu, 18 November 2026, dan keesokan harinya langsung dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan. Pengesahan ini bahkan lebih cepat dari target yang dijanjikan DPR kepada masyarakat, yakni 15 Desember 2026 atau sebelum masa sidang DPR tahun ini berakhir.

Menurut Habiburokhman, aturan ini dirancang untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan. Pembahasannya mencakup 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang dibahas secara mendalam oleh DPR bersama pemerintah. Dukungan publik terhadap aturan ini juga sangat besar. Survei Voxpol Center pada Oktober 2026 mencatat sebanyak 88,9 persen masyarakat menyatakan setuju terhadap pengesahan UU Perampasan Aset.

Baca Juga:

Delapan Aturan Penting dalam UU Perampasan Aset

Ketentuan pertama dan paling banyak dibicarakan adalah perampasan aset tanpa putusan pidana, yang dikenal dengan istilah non-conviction based forfeiture. Negara dapat merampas aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelakunya dalam kondisi tertentu, misalnya ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Mekanisme ini mensyaratkan aset yang menjadi objek perampasan bernilai paling sedikit Rp1 miliar.

Kedua, cakupan aturan ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Regulasi ini juga meliputi narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas. Contoh yang disebut dalam pembahasan antara lain investasi bodong dan kejahatan keuangan digital.

Ketiga, undang-undang mengatur jenis aset yang dapat dirampas. Aset yang menjadi objek mencakup hasil tindak pidana, aset yang telah dialihkan atau dikonversi menjadi kekayaan lain, serta barang yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan. Aset sah milik pelaku juga dapat digunakan untuk mengganti aset hasil tindak pidana yang tidak ditemukan atau tidak dapat dieksekusi sesuai ketentuan undang-undang.

Keempat, proses perampasan aset diatur melalui tahapan yang jelas, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan ke pengadilan, pemeriksaan persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Dengan demikian, pengambilalihan aset tetap melalui prosedur hukum dan pengawasan pengadilan, bukan tindakan sepihak aparat penegak hukum.

Aset di Luar Negeri hingga Perlindungan Pihak Ketiga

Kelima, UU Perampasan Aset mengatur upaya pemblokiran atau penyitaan aset yang berada di luar negeri. Jika permintaan pengamanan aset di negara lain ditolak, penyidik dapat mengamankan aset lain di Indonesia milik atau yang dikuasai pihak terkait dengan nilai setara sesuai ketentuan. Ketentuan ini penting karena aset hasil kejahatan kerap disembunyikan di luar yurisdiksi Indonesia.

Keenam, undang-undang memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Mereka yang memperoleh atau menguasai aset secara sah dan beritikad baik dapat mengajukan keberatan serta menuntut ganti kerugian sesuai mekanisme yang diatur. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pihak yang tidak terlibat tindak pidana kehilangan haknya secara sewenang-wenang.

Ketujuh, pengelolaan aset hasil tindak pidana akan dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden. Tugas badan tersebut meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. Pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset dilakukan oleh badan independen yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR, sebagai penyeimbang agar kewenangan besar ini tidak disalahgunakan.

Kedelapan, undang-undang ini tidak berlaku surut. UU Perampasan Aset hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang tersebut diberlakukan. Berdasarkan ketentuan peralihan, undang-undang mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk. Artinya, masih ada masa persiapan sekitar satu tahun sebelum aturan ini benar-benar dapat dijalankan.

Harapan dan Tantangan ke Depan

Pengesahan UU Perampasan Aset disambut sebagai tonggak penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Selama ini, penegak hukum kerap kesulitan memulihkan kerugian negara karena aset hasil kejahatan sudah dialihkan, disembunyikan, atau berada di luar negeri, sementara proses pidananya berjalan lambat. Dengan mekanisme baru ini, negara diharapkan dapat lebih cepat mengamankan aset dan mengembalikannya untuk kepentingan negara serta korban kejahatan.

Namun, pekerjaan rumah masih menanti. Pemerintah harus segera membentuk badan pengelola dan badan pengawas yang diamanatkan undang-undang, menyusun peraturan pelaksana, serta menyiapkan aparat penegak hukum yang memahami mekanisme baru ini. Pengawasan yang kuat juga mutlak diperlukan agar kewenangan merampas aset tanpa putusan pidana tidak berubah menjadi alat yang menakutkan bagi masyarakat. Keberhasilan undang-undang ini pada akhirnya akan diuji bukan pada hari pengesahannya, melainkan pada bagaimana ia dijalankan secara adil, transparan, dan konsisten dalam satu tahun ke depan.

Sumber: NTV News; Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPR RI; iNews.id.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *