Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Angka tersebut naik Rp407.065 atau sekitar 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876. Dengan penetapan ini, standar upah minimum pekerja di ibu kota resmi menembus angka Rp6,1 juta per bulan.
Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung seusai menghadiri acara ASEAN-ID Collaboration Talks di Park Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat, pada Jumat, 20 November 2026. Pramono menyampaikan bahwa dirinya telah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2027 pada hari yang sama.

“UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 setelah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta,” ujar Pramono. Ia menjelaskan, penetapan besaran UMP ini merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, serikat buruh, dan asosiasi pengusaha. Pembahasan sebenarnya berlangsung selama tiga hari, tetapi berhasil diselesaikan lebih cepat dari batas akhir penetapan yang dijadwalkan pada Sabtu, 21 November 2026.
“Pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya,” jelas Pramono.
Baca Juga:
Kenaikan Tertinggi dalam Dua Tahun Terakhir
Kenaikan UMP 2027 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2026, UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.729.876 dengan persentase kenaikan sebesar 6,1 persen. Tahun ini, kenaikannya mencapai 7,1 persen, atau bertambah satu poin persentase dibandingkan tahun lalu. Selisih nominalnya pun lebih besar, yakni Rp407.065 per bulan, yang berarti tambahan sekitar Rp4,8 juta dalam setahun bagi pekerja yang menerima upah minimum.
Menurut Pramono, penetapan angka UMP ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha. Pemprov DKI, kata Pramono, berperan sebagai penengah dalam merumuskan komponen-komponen perhitungan pengupahan yang berlaku.
“Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang kemudian alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan kedua belah pihak. Dan alhamdulillah begitu alfa-nya ditetapkan yang dianggap sangat moderat bagi semuanya, walaupun pasti enggak semuanya setuju,” tandasnya. Pernyataan itu menggambarkan tarik-menarik yang lazim terjadi setiap tahun antara tuntutan buruh yang menginginkan kenaikan setinggi mungkin dan keberatan pengusaha yang mengkhawatirkan beban biaya.
Pengusaha Menyatakan Keberatan
Di sisi lain, kalangan pengusaha menyampaikan keberatan atas besaran kenaikan tersebut. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menyatakan kenaikan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen dinilai bakal menekan kinerja keuangan perusahaan, terutama perusahaan padat karya dan usaha kecil menengah yang porsi biaya tenaga kerjanya besar.
Apindo menilai angka yang lebih realistis berada di kisaran kenaikan 6,4 persen atau sekitar Rp6,047 juta. Menurut Apindo, regulasi yang berlaku mematok nilai dasar perhitungan dengan koefisien alfa mulai dari 0,5, padahal bila dibuka dari 0,2 dalam rentang pilihan 0,2 sampai 1, pengusaha dapat memilih koefisien yang lebih rendah seperti 0,2, 0,3, atau 0,4. Perbedaan kecil dalam koefisien itu, kata Apindo, berdampak besar pada beban biaya perusahaan secara keseluruhan.
Keberatan pengusaha ini bukan hal baru. Hampir setiap tahun, penetapan UMP diwarnai perdebatan serupa. Buruh menilai kenaikan upah harus mengejar inflasi dan biaya hidup di Jakarta yang terus meningkat, sementara pengusaha menghitung kemampuan perusahaan untuk bertahan dan mempertahankan lapangan kerja. Pemerintah daerah berada di tengah, berusaha menemukan angka yang dapat diterima kedua belah pihak.
Apa Artinya bagi Pekerja dan Perusahaan
Bagi jutaan pekerja di Jakarta, kenaikan UMP menjadi kabar yang dinantikan setiap akhir tahun. Upah minimum menjadi jangkar bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sekaligus menjadi acuan dalam perundingan upah di banyak perusahaan. Tambahan Rp407.065 per bulan diharapkan dapat membantu pekerja menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan biaya tempat tinggal di ibu kota.
Bagi perusahaan, kenaikan ini berarti penyesuaian anggaran biaya tenaga kerja mulai awal tahun depan. Perusahaan perlu menghitung ulang struktur upah, termasuk dampaknya terhadap jenjang upah di atas UMP, iuran jaminan sosial yang dihitung berdasarkan upah, serta tunjangan yang dikaitkan dengan besaran gaji pokok. Perusahaan yang sudah membayar di atas UMP tetap perlu memperhatikan penyesuaian agar struktur penggajian internal tetap adil dan tidak terjadi pemampatan jenjang upah.
UMP Jakarta 2027 akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Hingga saat itu, pekerja dan perusahaan masih memiliki waktu sekitar satu bulan untuk mempersiapkan diri. Pekerja disarankan memeriksa slip gaji pada awal tahun depan dan memastikan upah yang diterima sudah sesuai dengan ketentuan baru. Perusahaan yang merasa keberatan atau menghadapi kesulitan dapat menempuh jalur yang tersedia sesuai regulasi pengupahan yang berlaku, termasuk mengajukan penangguhan sesuai prosedur apabila memenuhi syarat.
Penetapan UMP Jakarta 2027 ini sekaligus menjadi penanda bahwa Jakarta tetap menjadi daerah dengan standar upah minimum tertinggi di Indonesia. Tantangan berikutnya adalah memastikan kenaikan upah ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan pekerja, tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha dan kesempatan kerja di ibu kota.
Sumber: Berita Jakarta; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (jakarta.go.id); iNews.id.





