Gibran mundur wapres. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis, 12 November 2026, kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden Prabowo Subianto. Langkah itu membuat rapat paripurna DPR yang sedianya membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) soal pemakzulan Gibran batal digelar pada hari yang sama.
Peristiwa ini menjadi kabar politik terbesar pekan ini dan sempat menjadi salah satu pencarian teratas di Google Indonesia. Artikel ini merangkum kronologi yang terverifikasi dari sumber berita kredibel: apa yang terjadi, mengapa Gibran mundur, dan siapa yang akan menggantikannya.
Kronologi Gibran Mundur Wapres
Semua bermula pada Rabu, 11 November 2026, ketika 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan HMP untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran. Usulan itu dibahas dalam rapat perwakilan fraksi yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, dan rencananya dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026.
Namun, sebelum paripurna itu digelar, Gibran mengambil langkah yang mengubah keadaan. Pada Kamis pagi, ia menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, lalu mendatangi Gedung MPR dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi hal itu, dan menyebut surat yang sama juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo. Gibran meminta surat pengunduran dirinya segera diproses.
Begitu kabar itu tersiar, rapat paripurna DPR batal digelar. Pembatalan itu dibenarkan anggota DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin. Dengan demikian, proses HMP berhenti sebelum sampai ke paripurna.
Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat?
HMP adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat mengenai kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden. Dasar hukumnya Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). HMP dapat digunakan antara lain atas dugaan pelanggaran hukum berat, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
HMP cukup diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR, tetapi untuk disahkan menjadi sikap resmi harus disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga anggota. Jika disepakati, keputusan itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan MK meminta MPR menggelar sidang istimewa pemberhentian.
Perlu dicatat secara adil: para pengusul HMP menilai Gibran tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai wakil presiden sebagaimana putusan MK dan MA. Itu penilaian para pengusul, bukan putusan pengadilan atas diri Gibran. Sampai ia mundur, tidak ada putusan MK yang menyatakan ia diberhentikan.
Baca Juga: Isu Gibran Mundur: DPR Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat, Ini Faktanya
Bagaimana Mekanisme Wapres Pengganti?
Setelah kursi wakil presiden kosong, UU MD3 mengatur mekanismenya. MPR mengirim surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon wakil presiden baru. Presiden kemudian mengusulkan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR.
Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden dari dua calon tersebut. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih. Jika suaranya sama banyak, pemilihan diulang satu kali; jika tetap sama, Presiden memilih salah satu. Setelah itu, MPR melantik wakil presiden terpilih.
Alasan Gibran Mundur
Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra menyebut alasan pengunduran diri itu berkaitan dengan faktor pribadi dan suara di masyarakat. Partai Gerindra menyatakan menghormati langkah Gibran mundur. Sampai artikel ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Gibran sendiri yang merinci alasannya, sehingga publik sebaiknya bersandar pada pernyataan resmi, bukan kabar tanpa sumber jelas. Pengunduran diri berbeda dengan pemakzulan: yang pertama keputusan sukarela, yang kedua pemberhentian paksa melalui proses panjang.
Bacaan dari Kacamata Islam
Islam memandang jabatan publik sebagai amanah. Al-Qur’an memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak menerimanya dan agar hukum ditegakkan dengan adil. Pemimpin dituntut menjaga kepercayaan rakyat, dan rakyat dituntut menyampaikan kritik dengan cara yang benar, bukan dengan fitnah atau kabar bohong.
Islam juga mengajarkan tabayyun, yaitu memeriksa kebenaran suatu kabar sebelum menyebarkannya. Banyak kabar beredar di media sosial selama polemik ini, dan tidak semuanya benar. Selain itu, Islam menekankan musyawarah dan persatuan: pergantian wakil presiden diatur konstitusi dan harus berjalan tertib melalui lembaga yang berwenang. Umat Islam diajak menjaga ukhuwah dan mendoakan kebaikan bagi bangsa.
Apa yang Dinanti Selanjutnya?
Perhatian publik kini tertuju pada dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo kepada MPR. Gibran mundur wapres dalam keadaan yang tidak biasa, tetapi mekanisme penggantinya sudah diatur dengan jelas. Bagi masyarakat, tugas terpenting adalah mengikuti perkembangan dari sumber resmi, tidak mudah terpancing kabar bohong, dan menjaga persatuan bangsa.
Sumber:
detikNews – Gibran Resmi Mundur dari Wapres, Sidang Paripurna HMP Pemakzulan Batal – https://news.detik.com/berita/d-8749724/gibran-resmi-mundur-dari-wapres-sidang-paripurna-hmp-pemakzulan-batal
detikNews – Ini Mekanisme Penentuan Wapres Pengganti Gibran yang Resmi Mundur – https://news.detik.com/berita/d-8749680/ini-mekanisme-penentuan-wapres-pengganti-gibran-yang-resmi-mundur
CNN Indonesia – 120 Anggota DPR Teken Hak Menyatakan Pendapat soal Pemakzulan Gibran – https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261111145725-32-1425918/120-anggota-dpr-teken-hak-menyatakan-pendapat-soal-pemakzulan-gibran
