MPR menetapkan Rabu, 2 Desember 2026 sebagai hari pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Keputusan itu diambil dalam rapat gabungan MPR yang digelar pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.30–15.30 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sidang paripurna pada 2 Desember itu akan menjadi forum pemilihan, pelantikan, sekaligus pengesahan Wakil Presiden terpilih. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan keputusan tersebut dalam konferensi pers usai rapat gabungan.
Kursi Wakil Presiden kosong setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Pengunduran diri itu datang sehari setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran. Begitu surat pengunduran diri diterima, MPR bergerak cepat menyiapkan mekanisme penggantian sesuai Undang-Undang MD3 agar kekosongan jabatan tidak berlarut-larut.
Monumen Nasional di Jakarta. (Foto: Karta S Atmaja / Pexels)
Rapat gabungan menghasilkan empat keputusan penting. Pertama, sidang paripurna MPR untuk memilih, melantik, dan mengesahkan Wakil Presiden pengganti digelar pada Rabu, 2 Desember 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Senayan. Kedua, pimpinan MPR mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 13 November 2026, meminta Presiden segera mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden. Ketiga, MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang dipimpin salah satu pimpinan MPR untuk memeriksa seluruh persyaratan kedua calon. Keempat, MPR membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang yang dipimpin tiga wakil ketua MPR, dengan anggota dari fraksi-fraksi dan Kelompok DPD.
Wapres Pengganti Gibran: Mekanisme dan Tenggat 60 Hari
Mekanisme penggantian Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang MD3. Setelah menerima surat dari MPR, Presiden wajib mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden dalam waktu 14 hari. Kedua nama itu kemudian diverifikasi oleh tim verifikasi MPR, termasuk pemenuhan syarat sebagai calon Wakil Presiden. Setelah verifikasi selesai, MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih salah satu dari dua nama tersebut. MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak surat pengunduran diri Gibran diterima untuk menyelesaikan seluruh proses ini, sehingga pemilihan harus tuntas paling lambat pada awal Januari 2027.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga membahas sosok pengganti Gibran bersama para ketua umum partai koalisi di Istana Bogor pada Jumat, 13 November 2026. Presiden meminta partai-partai koalisi mengusulkan nama calon pengganti dalam sepekan, agar dua nama yang diajukan ke MPR benar-benar merupakan pilihan bersama koalisi. Pertemuan itu menegaskan bahwa penentuan dua nama calon tidak hanya menjadi urusan Presiden semata, melainkan hasil pembahasan dengan partai-partai pendukung pemerintah.
Baca Juga: Gibran Mundur Wapres: Kronologi, Alasan, dan Mekanisme Pengganti
Bacaan Islam: Amanah, Keadilan, dan Maslahat
Dalam pandangan Islam, jabatan publik adalah amanah yang harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Al-Qur’an memerintahkan, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil” (QS An-Nisa: 58). Ayat ini menjadi pijakan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh didasarkan pada kedekatan semata, melainkan pada kelayakan, kemampuan, dan integritas calon. Siapa pun yang dipilih, ia memikul amanah besar untuk membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan dan melayani rakyat.
Islam juga mengajarkan musyawarah dalam urusan bersama, sebagaimana firman Allah dalam QS Asy-Syura ayat 38 bahwa urusan kaum mukmin diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Proses di MPR yang melibatkan berbagai fraksi dan Kelompok DPD sejalan dengan semangat musyawarah ini, selama tujuannya adalah kemaslahatan umat, bukan kepentingan kelompok. Prinsip maslahat menuntut agar keputusan yang diambil membawa kebaikan bagi rakyat luas, menjaga stabilitas negara, dan tidak menimbulkan perpecahan.
Di tengah derasnya kabar yang beredar, umat juga diingatkan untuk bertabayyun, yaitu memeriksa kebenaran suatu kabar sebelum menyebarkannya. Nama-nama calon yang beredar di media sosial belum tentu benar sebelum ada pengumuman resmi dari Presiden dan MPR. Menahan diri dari menyebarkan kabar yang belum jelas adalah bagian dari menjaga persatuan dan ketenangan publik.
Selain itu, Islam menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan politik. Perbedaan pendapat tentang sosok calon adalah hal yang wajar, tetapi tidak boleh berubah menjadi permusuhan. Umat diajak mendoakan yang terbaik bagi bangsa dan menjaga ukhuwah, apa pun hasil akhirnya nanti.
Apa yang Dinanti Selanjutnya?
Perhatian publik kini tertuju pada dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo. Setelah surat MPR diterima, Presiden memiliki 14 hari untuk menyampaikan dua nama itu. Tim verifikasi kemudian memeriksa kelengkapan syarat kedua calon, sebelum MPR menggelar sidang paripurna pada 2 Desember 2026. Bila seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, Indonesia akan memiliki Wakil Presiden baru kurang dari sebulan sejak Gibran mengundurkan diri, dan roda pemerintahan dapat kembali berjalan lengkap.
Sumber: Kompas — MPR Akan Pilih dan Lantik Wapres Baru Pengganti Gibran pada 2 Desember — https://nasional.kompas.com/read/2026/11/13/15450361/mpr-akan-pilih-dan-lantik-wapres-baru-pengganti-gibran-pada-2-desember
Sumber: Tribunnewsmaker — MPR Tetapkan 2 Desember 2026 untuk Pelantikan Wapres Pengganti Gibran, Siapkan Dua Tim Khusus — https://newsmaker.tribunnews.com/news/187484/mpr-tetapkan-2-desember-2026-untuk-pelantikan-wapres-pengganti-gibran-siapkan-dua-tim-khusus
