Belajar dari Demonstrasi 28 Oktober: Lima Tuntutan Mahasiswa dan Respons Pemerintah

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi di Jakarta bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada Rabu, 28 Oktober 2026. Aksi ini tidak hanya diikuti mahasiswa, tetapi juga buruh, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya.

Aksi tersebut dipusatkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dengan slogan yang menyerukan kesadaran bersama. Penyelenggara menyatakan aksi dirancang agar tetap menyenangkan, inklusif, dan aman bagi peserta.

Bacaan Lainnya

Dalam aksi itu, peserta menyampaikan lima tuntutan utama yang mencakup lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum dan tata kelola, serta hak asasi manusia dan demokrasi. Di bidang lingkungan, mereka mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional dan menangani bencana di berbagai daerah dengan lebih serius.

Di bidang ekonomi, peserta meminta anggaran negara dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan dana untuk kepentingan politik melalui program-program populis. Sementara itu, tuntutan di bidang lain menyoroti biaya hidup, biaya pendidikan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Menanggapi aksi tersebut, Badan Komunikasi Pemerintah menyatakan pemerintah menghormati aspirasi mahasiswa dan menjadikannya masukan untuk evaluasi kebijakan. Respons ini menunjukkan bahwa aspirasi yang disampaikan secara tertib tetap memiliki ruang untuk didengar dalam proses kebijakan publik.

Aksi di Jakarta itu digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada Rabu, 28 Oktober 2026, dan tidak hanya diikuti mahasiswa, tetapi juga buruh, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya; aksinya dipusatkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, dengan slogan yang menyerukan kesadaran bersama, dan penyelenggara menyatakan aksi dirancang agar tetap menyenangkan, inklusif, dan aman bagi peserta.

Lima tuntutan utama yang disampaikan mencakup lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum dan tata kelola, serta hak asasi manusia dan demokrasi: di bidang lingkungan, mereka mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional dan menangani bencana di berbagai daerah dengan lebih serius; di bidang ekonomi, peserta meminta anggaran negara dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan dana untuk kepentingan politik melalui program-program populis; sementara itu, tuntutan di bidang lain menyoroti biaya hidup, biaya pendidikan, dan perlindungan hak asasi manusia; menanggapi aksi tersebut, Badan Komunikasi Pemerintah menyatakan pemerintah menghormati aspirasi mahasiswa dan menjadikannya masukan untuk evaluasi kebijakan, sehingga aspirasi yang disampaikan secara tertib tetap memiliki ruang untuk didengar dalam proses kebijakan publik.

Baca Juga: Biosolusi Diproyeksikan Lampaui Ekspor Kopi, Sumbang Ekonomi hingga Rp 36 Triliun

Sumber:

Pos terkait