Bagi jutaan keluarga di Indonesia, BPJS Kesehatan menjadi penopang utama saat biaya berobat datang tanpa diduga. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk, dengan iuran yang ditanggung bersama melalui prinsip gotong royong. Karena itu, memahami cara mendaftar, besaran iuran yang berlaku pada 2026, dan layanan apa saja yang dijamin menjadi bekal penting sebelum sakit datang. Mendaftar saat sehat jauh lebih tenang, apalagi peserta baru harus melewati masa verifikasi.
Kepesertaan JKN terbagi dalam beberapa segmen. Pertama, Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya ditanggung pemerintah melalui APBN atau APBD. Kedua, Pekerja Penerima Upah (PPU), yakni pekerja formal seperti pegawai negeri, karyawan swasta, dan pekerja BUMN atau BUMD yang didaftarkan oleh pemberi kerja. Ketiga, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, termasuk pekerja informal dan pelaku usaha kecil yang mendaftar atas kemauan sendiri beserta anggota keluarganya.

Iuran yang berlaku pada 2026 masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 beserta perubahannya, termasuk Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Hingga pengecekan pada Oktober 2026, belum ada penetapan tarif baru. Peserta mandiri membayar Rp150.000 per orang per bulan untuk kelas 1, Rp100.000 untuk kelas 2, dan Rp42.000 untuk kelas 3, dengan peserta kelas 3 hanya membayar Rp35.000 karena pemerintah memberi bantuan iuran Rp7.000. Iuran PBI sepenuhnya ditanggung pemerintah. Sementara itu, pekerja penerima upah membayar 5 persen dari upah per bulan — 4 persen ditanggung pemberi kerja dan 1 persen dipotong dari gaji — dengan upah yang dihitung paling tinggi Rp12 juta. Anggota keluarga tambahan pekerja, seperti anak keempat dan seterusnya, orang tua, atau mertua, dikenai iuran 1 persen dari upah per orang. Iuran dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulan; aktifkan autodebet agar tidak menunggak.
Pendaftaran peserta mandiri kini paling mudah dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN. Menurut panduan resmi BPJS Kesehatan, langkahnya dimulai dari menu pendaftaran peserta baru di halaman utama aplikasi. Calon peserta membaca syarat dan ketentuan, memasukkan nomor Kartu Keluarga dan kode captcha, lalu mengetuk tambah dan mengisi formulir dengan hati-hati. Setelah itu, peserta memilih kelas rawat inap; aplikasi otomatis menampilkan iuran per jiwa dan iuran satu keluarga. Berikutnya, masukkan alamat email dan nomor telepon untuk verifikasi, masukkan kode OTP yang dikirim ke telepon, lalu baca dan setujui persetujuan peserta. Jika data sudah benar, pendaftaran berhasil dan nomor virtual account dikirim ke email yang terdaftar. Syarat utama yang perlu disiapkan adalah nomor induk kependudukan atau e-KTP, nomor Kartu Keluarga, alamat email aktif, dan nomor telepon aktif.
Pendaftaran saja belum berarti kepesertaan langsung bisa dipakai. BPJS Kesehatan memverifikasi pendaftaran peserta mandiri dalam 14 hari sejak pendaftaran, dan iuran pertama baru dapat dibayar setelah verifikasi selesai. Jadi, jangan menunda pendaftaran sampai sakit, karena pada hari formulir dikirim, kartu belum dapat dipakai berobat. Setelah iuran pertama dibayar melalui virtual account, periksa status di menu Info Peserta pada Mobile JKN; kartu digital (KIS Digital) akan tampil di aplikasi. Pendaftaran juga bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Kesehatan bagi yang membutuhkan pendampingan petugas.
Baca Juga:
- Cara Cek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan Online
- Asuransi Kesehatan: Cara Memilih Premi Sesuai Kebutuhan
Layanan yang dijamin JKN mencakup pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, atau dokter perorangan, peserta memperoleh pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, tindakan medis non-spesialistik, pelayanan obat, transfusi darah, pemeriksaan laboratorium, serta rawat inap tingkat pertama. Bila perlu, peserta dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan tindakan dokter spesialis dan subspesialis. Pelayanan gawat darurat dapat langsung diperoleh tanpa rujukan, begitu pula pelayanan kehamilan dan persalinan sesuai indikasi medis. Manfaat nonmedis meliputi akomodasi selama rawat inap dan ambulans untuk rujukan antar fasilitas kesehatan. Manfaat medis juga berlaku bagi bayi baru lahir dari peserta, paling lama 28 hari sejak dilahirkan.
Ada pula layanan yang tidak dijamin JKN. Menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, di antaranya pelayanan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kecuali dalam keadaan darurat, serta pelayanan yang penjaminannya menjadi tanggung jawab program lain, seperti kecelakaan kerja. Karena itu, berobatlah terlebih dahulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, lalu ikuti rujukan berjenjang bila diperlukan. Peserta dapat mengubah fasilitas kesehatan tingkat pertama melalui Mobile JKN bila pindah domisili; perubahan itu diverifikasi dengan kode yang dikirim ke email peserta.
Perubahan penting yang sedang berjalan adalah penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 menetapkan KRIS sebagai standar minimum pelayanan rawat inap yang harus diterima setiap peserta JKN, dengan 12 kriteria ruang perawatan, antara lain ventilasi dan pencahayaan memadai, kamar mandi di dalam ruang perawatan, tirai antar tempat tidur, serta outlet oksigen dan tombol panggil perawat di setiap tempat tidur. Penerapan KRIS di rumah sakit mitra BPJS Kesehatan ditargetkan tuntas pada 30 Juni 2025 dan berjalan bertahap. Hingga Oktober 2026, penetapan manfaat, tarif, dan iuran baru berbasis KRIS belum diterbitkan, sehingga iuran peserta masih mengacu pada ketentuan lama.
Agar perlindungan tetap berjalan, jagalah kepesertaan selalu aktif: bayar iuran sebelum tanggal 10 setiap bulan, manfaatkan autodebet di Mobile JKN, perbarui nomor telepon dan email bila berubah, dan periksa status berkala di menu Info Peserta. Jika menunggak, segera lunasi agar status kembali aktif. JKN bekerja dengan prinsip gotong royong: iuran peserta yang sehat membantu membiayai pengobatan peserta yang sakit. Dengan mendaftar sejak dini dan memahami hak serta kewajiban sebagai peserta, keluarga dapat berobat lebih tenang tanpa dibebani biaya yang memberatkan.
Sumber
BPJS Kesehatan, Panduan Penggunaan Mobile JKN — Administrasi Kepesertaan JKN, bpjs-kesehatan.go.id.
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Pengecekan besaran iuran yang masih berlaku, Oktober 2026.






