Kredit Usaha Rakyat atau KUR tetap menjadi andalan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mendapatkan modal kerja dengan bunga yang disubsidi pemerintah. Pada 2026, aturan yang berlaku adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yang berlaku sejak 13 Januari 2026. Memahami aturan ini penting agar pelaku usaha tidak terjebak informasi lama yang sudah tidak berlaku.
KUR dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan plafon per akad. KUR Super Mikro menyediakan pinjaman paling banyak Rp10 juta dengan bunga 3 persen efektif per tahun. Skema ini dapat dimanfaatkan pengusaha pemula, termasuk ibu rumah tangga maupun pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan menjalankan usaha produktif. KUR Mikro menawarkan pinjaman di atas Rp10 juta hingga Rp100 juta, sedangkan KUR Kecil memberikan pembiayaan di atas Rp100 juta sampai Rp500 juta per akad.

Bunga untuk KUR Mikro dan KUR Kecil pada umumnya sebesar 6 persen efektif per tahun untuk sektor produksi dan perdagangan berorientasi ekspor pada akad pertama. Pada sektor perdagangan yang tidak berorientasi ekspor, bunga KUR Mikro berlaku 6 persen untuk akad pertama dan 7 persen untuk akad kedua. Untuk KUR Kecil perdagangan non-ekspor, bunga meningkat bertahap dari 6 persen hingga 9 persen sesuai urutan akad. Rincian ini penting dipahami sebelum menandatangani perjanjian kredit.
Salah satu ketentuan yang paling menguntungkan pelaku usaha kecil adalah soal agunan. Dalam Pasal 20 Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 ditegaskan bahwa penyalur KUR tidak diperbolehkan mensyaratkan agunan tambahan untuk pinjaman sampai Rp100 juta. Artinya, KUR Super Mikro dan KUR Mikro tidak memerlukan agunan tambahan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa bila bank meminta agunan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta, pelaku usaha berhak melaporkannya kepada Kementerian UMKM.
Syarat umum calon penerima KUR Mikro antara lain memiliki usaha produktif dan layak dibiayai yang sudah berjalan paling singkat enam bulan, memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil dari pejabat yang berwenang, memiliki NIK yang dibuktikan dengan KTP elektronik, serta memiliki NPWP bila pinjamannya di atas Rp50 juta. Calon penerima juga belum pernah menerima KUR dengan plafon di atas plafon KUR Mikro dan belum pernah menerima kredit atau pembiayaan komersial. Khusus KUR Super Mikro, usaha yang belum berjalan enam bulan tetap berpeluang memperoleh pembiayaan bila memenuhi ketentuan tambahan, seperti mengikuti pendampingan atau pelatihan kewirausahaan.
Usaha yang dibiayai harus berskala UMKM, dengan omzet tahun sebelumnya atau perkiraan omzet tahun berjalan paling banyak Rp4,8 miliar. Dokumen yang perlu disiapkan meliputi KTP elektronik, Nomor Induk Berusaha atau surat keterangan usaha, serta informasi mengenai kegiatan usaha. Bank penyalur akan memeriksa riwayat kredit melalui SLIK OJK dan menilai kelayakan usaha, sehingga catatan keuangan yang rapi akan sangat membantu proses pengajuan.
Baca Juga:
- Skor Kredit SLIK OJK: Cara Mengecek dan Cara Memperbaikinya
- Pinjaman Online Syariah: Cara Kerja, Akad, dan Cara Memilih yang Aman
Penyaluran KUR pada 2026 berjalan dalam skala besar. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan pada 22 Oktober 2026 bahwa penyaluran KUR secara nasional telah mencapai Rp250,43 triliun. Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR 2026 sebesar Rp320 triliun, naik dari target tahun 2025 sebesar Rp286,61 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan bagi UMKM terus diperluas, bukan dipersempit.
Sebelum mengajukan, pelaku usaha sebaiknya menghitung kemampuan bayar secara jujur. Bandingkan cicilan bulanan dengan kas bersih usaha, bukan dengan omzet kotor. Sisakan dana darurat untuk bulan-bulan sepi, dan pastikan pinjaman dipakai untuk kebutuhan produktif seperti menambah stok, membeli peralatan, atau memperluas pasar, bukan untuk konsumsi. KUR adalah utang yang harus dibayar, meski bunganya disubsidi.
Waspadai pula pihak yang menawarkan jasa pengurusan KUR dengan imbalan tertentu atau menjanjikan pencairan tanpa proses penilaian. Pengajuan KUR hanya dilakukan melalui bank dan lembaga keuangan penyalur resmi yang ditunjuk pemerintah, dan seluruh proses penilaian dilakukan oleh penyalur. Jangan pernah menyerahkan dokumen asli atau memberikan kode OTP dan kata sandi kepada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan.
Bila mengalami kendala dalam pengajuan atau merasa dirugikan oleh bank penyalur, pelaku usaha dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi Kementerian UMKM di umkm.go.id. Simpan seluruh bukti komunikasi dan dokumen pengajuan sebagai dasar pengaduan. Pengaduan yang disertai bukti yang jelas akan lebih mudah ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.
KUR 2026 menawarkan kesempatan nyata bagi UMKM yang usahanya sudah berjalan dan dikelola dengan baik. Kuncinya ada pada tiga hal: pahami jenis dan plafon yang sesuai dengan kebutuhan, siapkan legalitas usaha dan catatan keuangan sejak dini, dan ajukan hanya ke penyalur resmi. Dengan persiapan yang matang, modal murah dari pemerintah ini bisa menjadi bahan bakar pertumbuhan usaha, bukan beban yang memberatkan.
Sumber
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
Aktualita, “KUR 2026: Bunga Mulai 3 Persen, Plafon hingga Rp500 Juta, Ini Syarat dan Cara Pengajuannya”, 2026.
FinKami, “KUR untuk Online Shop 2026: Syarat Resmi, Bunga, dan Cara Menghitung Cicilan”, 2026.






