INA Digital: Mengenal INApas, INAku, dan INAgov, Layanan Publik Satu Akun

Seseorang menggunakan VPN di laptop di dalam ruangan modern

Mengurus dokumen dan layanan pemerintah di Indonesia selama ini sering terasa berbelit. Masyarakat harus mengunduh banyak aplikasi, membuat banyak akun, dan mengisi data yang sama berulang kali di tiap instansi. INA Digital hadir untuk menjawab persoalan itu sebagai GovTech Indonesia, yakni penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah yang berada di bawah Perum Peruri.

Landasan hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. INA Digital diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Mei 2024 di Istana Negara. Mandatnya adalah mempercepat keterpaduan layanan digital pemerintah dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas, agar aplikasi, data, dan proses lintas instansi bisa lebih terhubung.

Seseorang menggunakan VPN di laptop di dalam ruangan modern
Foto ilustrasi: Pexels

Ekosistem ini memiliki tiga layanan utama yang saling berkaitan. Pertama adalah INApas, layanan identitas digital terpadu yang berfungsi sebagai akses masuk atau single sign-on untuk layanan digital pemerintah. INApas dikembangkan oleh INA Digital melalui kolaborasi dengan Peruri, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dan BSSN. Fungsinya seperti kunci akses digital yang memverifikasi identitas pengguna dan izin pemakaian datanya untuk layanan tertentu.

Kedua adalah INAku, portal pelayanan publik terpadu yang ditujukan bagi masyarakat. Melalui INAku, masyarakat diharapkan bisa mengakses berbagai layanan penting dari satu pintu, seperti layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital, serta layanan BPJS Kesehatan. Konsepnya sederhana: satu akun untuk banyak layanan, tanpa harus berpindah-pindah aplikasi.

Ketiga adalah INAgov, portal administrasi pemerintahan yang ditujukan bagi aparatur sipil negara atau ASN. INAgov mengonsolidasikan berbagai aplikasi yang dipakai ASN, termasuk rekrutmen, penilaian kinerja, pembelajaran, promosi, mutasi, dan pemberhentian, ke dalam satu portal. Dengan begitu, urusan kepegawaian yang selama ini tersebar di banyak sistem bisa dikelola secara lebih rapi dan transparan.

Perpres Nomor 82 Tahun 2023 menetapkan sembilan kelompok Aplikasi SPBE Prioritas yang menjadi fokus keterpaduan. Di antaranya layanan pendidikan terintegrasi, layanan kesehatan terintegrasi, layanan bantuan sosial terintegrasi, layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital, layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, layanan portal pelayanan publik dan identitas digital terpadu, serta layanan Satu Data Indonesia.

Baca Juga:

Status pengembangan ketiga layanan ini masih bertahap. Pemerintah melakukan rilis terbatas untuk menguji fitur dasar dan mendapatkan umpan balik sebelum peluncuran umum. Pada tahap awal, uji coba melibatkan 50.000 pengguna, terdiri atas 10.000 ASN untuk INAgov dan 40.000 pengguna untuk INAku. Pada tahap berikutnya, uji coba diperluas ke 138 instansi pemerintah dan lebih banyak pengguna, sebelum akhirnya dirilis penuh kepada seluruh masyarakat.

Per 27 April 2026, halaman resmi INA Digital masih menyatakan bahwa INApas, INAku, dan INAgov hadir dalam rilis terbatas untuk pengujian dan pengembangan lanjutan. Artinya, masyarakat umum belum bisa mengakses seluruh layanan secara penuh saat ini. Namun sejumlah perkembangan terlihat, mulai dari pembahasan integrasi layanan BPJS Kesehatan ke INAku pada April 2026 hingga pengembangan INAgov untuk manajemen ASN.

Penting untuk dipahami bahwa INA Digital bukan sekadar tiga aplikasi baru. Integrasi di belakang layar tetap melibatkan banyak instansi pemilik layanan dan data. Setelah INA Digital dibentuk, instansi pemerintah tidak lagi diperkenankan mengembangkan aplikasi baru yang tidak terintegrasi dengan sistem yang sudah ada. Semua aplikasi terkait layanan publik harus dibuat di bawah GovTech Indonesia, agar duplikasi layanan digital bisa dikurangi.

Bagi masyarakat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari sisi keamanan data pribadi. Identitas digital terpadu berarti data kependudukan menjadi kunci utama akses layanan. Jangan pernah membagikan kode OTP, PIN, atau kata sandi kepada pihak mana pun, dan hanya akses layanan pemerintah melalui alamat situs resmi. Bila ada pesan yang mengaku dari INA Digital dan meminta data pribadi atau pembayaran, patut dicurigai sebagai penipuan.

INA Digital menandai arah baru birokrasi Indonesia menuju layanan yang lebih cepat, transparan, dan terpadu. Perjalanannya masih panjang dan bertahap, tetapi konsep satu akun untuk banyak layanan sudah menjadi kebutuhan yang nyata. Masyarakat sebaiknya mengikuti perkembangan resminya melalui kanal INA Digital dan instansi terkait, sambil tetap menjaga keamanan data pribadi di era layanan digital ini.

Sumber

INA Digital, inadigital.co.id, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
GovInsider Asia, “Indonesia plans limited release of INA Digital Services”, 2024.
Ngerank, “INA Digital 2026: Mengenal INApas, INAku, dan INAgov untuk Akses Layanan Publik Satu Akun”, 2026.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *