Berujung Sengkarut Data Bansos DKI Jakarta, Berikut Surat Anies Untuk Risma

Berita Terkini dan terupdate

Buletin Islam | Soal permintaan klarifikasi data ganda keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (Bansos) Covid-19, surat yang dikirimkan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta ternyata mendapat tanggapan dingin dari Tri Rismaharini alias Risma yang menjabat sebagai Menteri Sosial.

Risma mengaku bahwa dalam menanggapi surat yang dikirimi oleh anies tersebut, ia tak memahami sepenuhnya data ganda atau kesamaan KPM yang dimaksud Anies. Menurut dia, pihaknya terbuka untuk berdialog terkait hal tersebut.

Bacaan Lainnya

“Saya tidak tahu persis samanya gimana. Silakan komunikasi dengan kami. Insya Allah kami akan buka semuanya. Tidak ada yang kami tutupi,” kata Risma dalam jumpa pers, Selasa (3/8).

Lewat surat beberapa waktu sebelumnya, Anies mengabari Risma untuk menangguhkan pengiriman bansos kepada 99.450 penerima. Pasalnya, selain dari DKI, mereka juga tercatat sebagai penerima bansos yang dikirim Kementerian Sosial di bawah Risma.

Alih-alih memvalidasi data, Risma justru menyentil balik Anies terkait perbaikan data bansos yang mangkrak baru 40 persen dan penyalurannya lewat Bank DKI yang gagal tak sesuai rencana semula. Menurut Risma, sejumlah bank konon menolak rencana Anies untuk menyalurkan bansos lewat ATM.

“Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT Pos. Dan sekarang sudah 95 persen, untuk tersalurkannya BST,” Ungkap mantan Wali Kota Surabaya itu

Berturut-turut, Risma juga menyoroti perbaikan data bansos DKI yang baru sekitar 40 persen. Ia mengaku bahkan sempat mengirim staf untuk membantu perbaikan data tersebut.

Sejak jadi Mensos awal Januari lalu, Risma mengaku memang meminta kepala daerah memperbaiki data penerima bansos. Namun, katanya, tak semua daerah mengambil langkah cepat dan aktif.

Ia sempat menyinggung salah satu kabupaten di Papua yang bahkan telah memperbaiki 100 persen data KPM mereka untuk 2021. Menurut dia, perbaikan data bansos memang sewajarnya diperbaiki dan diusulkan pemerintah daerah sesuai UU nomor 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

“Artinya, naik 100 persen. Karena kenapa kita bisa naik, karena kami membetulkan, kalau temen ingat yang kita hapus yang sama, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk usulan baru,” kata dia.

“Jadi itu kenapa kemudian kami meminta daerah untuk kalau memang kurang yang diusulkan saja,” imbuh Risma.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengaku masih menunggu klarifikasi dan validasi terkait 99 ribu data ganda penerima bansos di Ibu Kota. Premi mengaku menunggu jawaban resmi surat yang dikirim Anies.

“Kami masih menunggu surat jawaban resmi dari Kemensos,” Ungkap Premi Lesari selaku Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *