Buletin Islam | Risma alias Tri Rismaharini, Mentri sosial menyampaikan bahwa ia belum memahami sepenuhnya surat yang dikirim Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait 99.450 data ganda keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial Covid-19.
Namun, Risma mempersilakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika hendak berdialog terkait hal tersebut. Ia berjanji bakal membuka kesamaan data yang dimaksud.
“Saya tidak tahu persis samanya gimana. Silakan komunikasi dengan kami. Insya Allah kami akan buka semuanya. Tidak ada yang kami tutupi,” ungkap Risma dalam jumpa persnya pada Selasa (3/8).
Mantan Wali Kota Surabaya itu mengakui sempat ada masalah terkait bansos Covid-19 di DKI Jakarta. Namun, katanya, itu bukan terkait data ganda, melainkan mekanisme penyaluran lewat Bank ATM.
Semula, kata Risma, Pemprov DKI meminta agar penyaluran BST dilakukan Bank DKI. Namun, pihak bank menolak, karena alasan teknis. Kemensos sempat mencarikan bank lain sebagai pihak yang akan menyalurkan, namun kembali ditolak.
“Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT Pos. Dan sekarang sudah 95 persen, untuk tersalurkannya BST,” kata dia.
Dalam suratnya beberapa waktu lalu, Dinas Sosial DKI Jakarta melaporkan sekitar 99 ribu data ganda atau serupa, keluarga penerima manfaat (KPM) bansos Covid-19. Menurut Dinsos, data tersebut sama dengan sekitar 738 ribu KPM bansos dari Kemensos.
Akibat data ganda tersebut, Dinsos DKI Jakarta walhasil terpaksa harus menunda penyaluran bansos hingga Kemensos memberikan validasi data tersebut.
“Sebelum hari raya Idul Adha kemarin kami melakukan top up untuk 907 ribu, dari sejuta penerima. Kenapa? karena masih ada data double 99.450 KPM, merupakan data double dari Kemensos, sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data,” ungkap Premi Lasari, Kadinsos DKI Jakarta.
