Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi premium berpotensi mengganggu stabilitas harga pangan nasional dan merugikan masyarakat luas. Amran yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan penilaian itu di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
“Pasti harga naik (karena oplos beras ini). Yang di-bully kita nih kalau naik harga (beras di pasaran). Ini beras (SPHP) harganya Rp12.500 per kilogram, dia jual Rp17.000 per kg setelah dioplos. Itu menipu kan? Menaikkan harga, masyarakat marah. Ternyata ini salah satu pelakunya,” kata Mentan di Jakarta, Kamis. Selisih harga dari Rp12.500 menjadi Rp17.000 per kilogram itu menunjukkan betapa besar keuntungan yang bisa diraup dari praktik tersebut, sementara beban justru ditanggung konsumen yang harus membayar lebih mahal untuk beras yang semestinya terjangkau.
Amran menyoroti dugaan praktik pengoplosan beras SPHP yang dinilai dapat mengganggu tata niaga serta stabilitas harga pangan nasional. Menurut dia, beras SPHP memiliki peran penting dalam menjaga keterjangkauan harga karena pemerintah menyalurkan komoditas tersebut untuk membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. Ketika beras yang disubsidi untuk menjaga harga justru dialihkan dan dijual sebagai produk premium, tujuan program menjadi tergerus dan masyarakat yang seharusnya dibantu justru dirugikan.
Ia menjelaskan penyalahgunaan beras bersubsidi menjadi produk premium dapat menciptakan distorsi pasar. Ia menegaskan pemerintah telah bekerja keras meningkatkan produksi beras dalam negeri agar kebutuhan masyarakat terpenuhi, dan gangguan terhadap distribusi beras dapat berdampak terhadap harga pasar dan daya beli masyarakat. Ia meminta seluruh pihak menjaga tata kelola distribusi beras agar program SPHP benar-benar berjalan sesuai tujuan awal untuk menjaga pasokan dan harga pangan.
Amran menilai penindakan terhadap pelaku pengoplosan menjadi bagian penting dalam menjaga sistem pangan. Ia berharap proses hukum terhadap dugaan penyalahgunaan beras SPHP mampu memberikan efek jera serta mencegah munculnya praktik serupa yang merugikan konsumen. Sebelumnya, Mentan melakukan inspeksi mendadak di dua lokasi dugaan praktik pengoplosan beras program SPHP menjadi beras premium di Jakarta Timur, guna menjaga tata niaga beras. Pada lokasi pertama di Toko atau Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X, Matraman, ia menemukan dugaan praktik tersebut, lalu bersama jajaran Polri melanjutkan inspeksi mendadak ke kawasan Pasar Induk Beras Cipinang, tempat ia menduga praktik pengoplosan berlangsung.
Imbas kasus itu, Amran mencopot pejabat Bapanas dan Perum Bulog menyusul dugaan penyelewengan beras SPHP sebagai langkah memperkuat tata kelola distribusi pangan nasional. “(Pejabat) Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang. Diberi peringatan ada dua, delapan kita copot,” ujarnya. Sebanyak delapan pejabat di lingkungan Perum Bulog dan Bapanas dicopot, sementara dua lainnya mendapat peringatan. Amran menegaskan pemerintah akan terus mengawal distribusi pangan strategis agar manfaat program stabilisasi harga benar-benar sampai ke masyarakat.
Baca Juga:
- GoTo Balik Untung Rp 116 Triliun hingga September 2026, Lanjutkan Buyback dan Pangkas Saham Tresuri
- Indeks Kepercayaan Industri Oktober 2026 Menguat ke 53,77, Nataru dan Lebaran Jadi Peluang Ekspansi
Sumber: ANTARA Kaltara – Mentan Amran: Oplos beras SPHP ancam stabilitas harga pangan nasional
